Sumber :
- Biro Pers Istana/Abror Rizky
VIVAnews
– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang seluruh menterinya untuk pergi ke luar negeri. Larangan ini terkait erat dengan kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang baru diumumkan pemerintah pekan lalu.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Rabu 26 Juni 2013, mengatakan larangan ke luar negeri diberlakukan karena Presiden SBY ingin menteri-menterinya berkonsentrasi terhadap tugas-tugas di dalam negeri, terutama menjelang Ramadan dan setelah kenaikan harga BBM.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Rabu 26 Juni 2013, mengatakan larangan ke luar negeri diberlakukan karena Presiden SBY ingin menteri-menterinya berkonsentrasi terhadap tugas-tugas di dalam negeri, terutama menjelang Ramadan dan setelah kenaikan harga BBM.
“Saat ini adalah kondisi di mana kami harus berkonsentrasi. Saya kira memang sebaiknya kami (menteri) tidak ke mana-mana,” ujar Amir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Amir membantah bila larangan ke luar negeri ini terkait dengan rencana perombakan atau reshuffle kabinet oleh SBY, di mana Presiden disebut-sebut bakal mendepak menteri asal Partai Keadilan Sejahtera. “Sejauh ini tak ada agenda rushuffle,” kata dia.
Untuk diketahui, hampir seluruh menteri kabinet sejak Sabtu lalu turun langsung ke berbagai daerah guna memantau distribusi dana tunai kompensasi kenaikan harga BBM yang disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono juga ikut meninjau pembagian BLSM itu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Saat ini adalah kondisi di mana kami harus berkonsentrasi. Saya kira memang sebaiknya kami (menteri) tidak ke mana-mana,” ujar Amir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
