Sumber :
- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVAnews
- Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 17 Juni 2013 akhirnya menyetujui RUU APBN-P 2013 untuk disahkan menjadi UU APBN-P. Persetujuan DPR atas APBN-P tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dalam APBN-P itu, pemerintah mengajukan usulan kenaikan harga premium menjadi Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter. Kenaikan harga kedua BBM bersubsidi itu rata-rata sekitar 33 persen.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa 18 Juni 2013, mengatakan, kenaikan harga BBM diyakini dapat memperkuat ketahanan fiskal pemerintah, yang belakangan ini mulai kedodoran. Presiden menegaskan bahwa kenaikan itu akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang kesulitan karena kebijakan itu.
"Untuk mengatasi kenaikan harga minyak mentah dunia, harga BBM terpaksa kami naikkan, agar fiskal dan APBN selamat," ujar SBY.
SBY menambahkan, salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah terus meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga rata-rata minyak brent tahun ini mencapai US$103 per barel.
Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2013 dipatok US$100 per barel, sebelum akhirnya diubah dalam APBN-P yang baru disahkan menjadi US$108 per barel.
Menteri Keuangan, Chatib Basri, menambahkan, kenaikan harga BBM merupakan upaya pemerintah untuk menekan defisit. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan pertama 2013 sekitar US$5,3 miliar atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Pemerintah harus menaikkan harga BBM, karena dengan begitu ada ruang untuk fiskal, sehingga alokasi anggaran akan lebih baik," ujar Chatib di Kementerian Keuangan, Jakarta.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ada Luka Tembus Pelipis Anggota Satlantas Polresta Manado yang Ditemukan Tewas di Mampang
Dalam APBN-P itu, pemerintah mengajukan usulan kenaikan harga premium menjadi Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter. Kenaikan harga kedua BBM bersubsidi itu rata-rata sekitar 33 persen.
Baca Juga :
Arema FC Semakin Jauh Dari Zona Degradasi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa 18 Juni 2013, mengatakan, kenaikan harga BBM diyakini dapat memperkuat ketahanan fiskal pemerintah, yang belakangan ini mulai kedodoran. Presiden menegaskan bahwa kenaikan itu akan diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang kesulitan karena kebijakan itu.
"Untuk mengatasi kenaikan harga minyak mentah dunia, harga BBM terpaksa kami naikkan, agar fiskal dan APBN selamat," ujar SBY.
SBY menambahkan, salah satu alasan kenaikan harga BBM adalah terus meningkatnya harga minyak dunia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga rata-rata minyak brent tahun ini mencapai US$103 per barel.
Padahal, asumsi harga minyak dalam APBN 2013 dipatok US$100 per barel, sebelum akhirnya diubah dalam APBN-P yang baru disahkan menjadi US$108 per barel.
Menteri Keuangan, Chatib Basri, menambahkan, kenaikan harga BBM merupakan upaya pemerintah untuk menekan defisit. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan pertama 2013 sekitar US$5,3 miliar atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
"Pemerintah harus menaikkan harga BBM, karena dengan begitu ada ruang untuk fiskal, sehingga alokasi anggaran akan lebih baik," ujar Chatib di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Sementara itu, anggaran subsidi yang mencapai Rp300 triliun, cenderung dinikmati kelas menengah atas. Masyarakat miskin dan menengah ke bawah, pun tidak banyak program untuk kesejahteraannya.
Ketidakadilan alokasi anggaran itu, menurut dia, menjadi landasan filosofi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Selain dari sisi anggaran, ia menjelaskan, kenaikan harga BBM mampu mengurangi konsumsi energi yang selama ini sudah melebihi kuota. Saat ini, kuota subsidi BBM telah mencapai 48 juta kiloliter dari sebelumnya 46 juta kiloliter.
Namun, hingga kini, pemerintah belum menetapkan kepastian kenaikan harga BBM itu. Presiden SBY hanya mengatakan, pengumuman kenaikan harga BBM itu akan dilakukan segera.
"Kami butuh waktu. Karena perlu mengubah RUU APBN-P menjadi UU, ini proses administrasi," tambah Chatib.
Untuk menjadikan RUU APBN-P 2013 menjadi UU APBN-P, Chatib menjelaskan, diperlukan proses administrasi di parlemen, pemerintah, maupun Kementerian Hukum dan HAM.
"Setelah proses itu selesai, kementerian yang punya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bisa mengajukan anggaran ke Kemenkeu, lalu uang cair, dan harga BBM bisa dinaikkan," jelasnya.
Untuk itu, Chatib pun memastikan, proses administrasi tersebut akan secepatnya dirampungkan, sehingga realisasi kenaikan harga BBM segera dilakukan.
Menurut Wakil Presiden Boediono, saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan proses administrasi penerapan kebijakan kenaikan harga BBM di lapangan. Proses tersebut terkait dengan pencairan anggaran yang akan dikeluarkan guna kompensasi dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM kepada masyarakat miskin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, pun menjelaskan, pemerintah membutuhkan persiapan untuk penanganan penyaluran kompensasi saat harga BBM naik. Upaya itu dilakukan agar bantuan dana tunai dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tepat sasaran.
Waktu yang diperlukan untuk mengurus administrasi atau proses identifikasi terhadap pihak-pihak yang akan menerima BLSM itu diperkirakan sekitar 3-4 hari.
Menurut dia, pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah akan dilakukan segera. "Sabar saja, paling lama seminggu ke depan," kata Wacik.
Dalam pemberian kompensasi berupa BLSM itu, sekitar 15 juta warga miskin masing-masing akan menerima Rp150 ribu selama empat bulan. BLSM itu akan dikucurkan pada Juli 2013 untuk dua bulan langsung.
"Juli dan September kami gelontorkan per dua bulan," tambah Chatib.
Chatib menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi itu juga diharapkan dapat menekan defisit neraca perdagangan Indonesia. Per April 2013, defisit neraca perdagangan mencapai US$1,8 miliar dibandingkan surplus US$2 miliar pada periode sama 2012.
Ditemui di kantor Wakil Presiden, Chatib mengatakan, berkurangnya konsumsi BBM yang terjadi di masyarakat dapat mengurangi impor minyak dan gas bumi yang telah membebani anggaran pemerintah.
Dampak positif dari kebijakan BBM ini, Chatib melanjutkan, juga bakal mendorong fundamental perekonomian Indonesia. Terutama di saat krisis ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
"Kalau lihat data empiris 2005, harga BBM naik dua kali. Tahun 2008, habis harga BBM dinaikkan, neraca perdagangan membaik, rupiah menguat," kata Chatib.
Inflasi 8 persen
Meski pemerintah optimistis kenaikan BBM berdampak positif, Ekonom DBS Group Research, Eugene Leow, Selasa 18 Juni 2013, menganalisis, jika pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 33 persen, inflasi rata-rata melonjak menjadi 8 persen pada semester II-2013. (Baca juga: )
"Sementara itu, pertumbuhan PDB Indonesia pada 2013 diperkirakan menurun sekitar 0,3 persen," kata Eugene dalam risetnya.
Ia menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun dalam beberapa kuartal terakhir. Penyebab utama penurunan PDB akibat turunnya investasi.
Laju pertumbuhan investasi telah melambat dari sangat cepat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini dapat dilihat dari penurunan impor barang modal sebesar 19 persen dalam empat bulan pertama 2013 dibandingkan kuartal empat 2012.
Tekanan terhadap anggaran pun terus meningkat, karena pendapatan dan pengeluaran bergerak ke arah berbeda. Laju pertumbuhan pendapatan melambat, dengan rata-rata 5,7 persen (yoy) pada empat bulan pertama tahun ini.
DBS memperkirakan penurunan ini disebabkan oleh harga komoditas yang tertekan. Sementara itu, pengeluaran meningkat rata-rata 20,4 persen (yoy) pada periode yang sama.
Subsidi BBM, yang secara umum tidak berubah sejak 2005, adalah penyebab utama, karena peningkatan kepemilikan kendaraan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah.
"Akibatnya, defisit fiskal yang berjalan selama 12 bulan melebar secara perlahan sejak pertengahan 2011," katanya.
Ekonom
Asia Pacific Economic and Market Analysis
Citi Research, Helmi Arman, pun memprediksi kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat inflasi Indonesia menembus 8,2 persen. Tarif angkutan umum akan menjadi komponen tertinggi inflasi inti dengan kenaikan tarif 15-20 persen.
Bahkan, berdasarkan pantauan
VIVAnews
, harga bahan-bahan kebutuhan pokok pada Selasa 18 Juni 2013, sudah mulai naik tajam. Kenaikan harga pangan ini sudah dikeluhkan banyak pedagang maupun ibu rumah tangga di sejumlah pasar tradisional di berbagai kota. Salah satunya di Kota Depok, Jawa Barat.
Di beberapa pasar kota Depok, bahan-bahan pangan yang mulai meroket antara lain beras dari Rp6.500 menjadi Rp8.000 per liter, cabai rawit merah dari Rp20 ribu kini mencapai Rp40 ribu per kg. Selain itu, harga daging sapi meroket dari Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu per kg, serta daging ayam dari Rp33 ribu menjadi Rp39-40 ribu per ekor.
Antisipasi pemerintah
Untuk meredam gejolak harga pangan akibat kenaikan BBM itu, menurut Wakil Presiden Boediono, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.
Salah satunya dengan memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berlipat, karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Pemerintah berharap kenaikan harga bahan pokok berada dalam taraf wajar.
"Jangan ada kenaikan lebih dari biasanya. Kami upayakan untuk dikendalikan sebaik mungkin," kata Boediono.
Sementara itu, Chatib menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai paket kompensasi untuk meredam lonjakan inflasi. Seperti pemberian beras untuk warga miskin (raskin) serta pembangunan infrastruktur desa.
Bank Indonesia pun sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6 persen. Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs, dalam keterangan tertulis Bank Indonesia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan untuk secara
pre-emptive
merespons meningkatnya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
Penguatan kebijakan makroprudensial juga dipersiapkan untuk mencegah meningkatnya risiko yang berlebihan di sektor-sektor tertentu. Koordinasi bersama pemerintah juga terus diperkuat dengan fokus pada upaya meminimalkan potensi tekanan inflasi serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ekonom Citi Research, Helmi Arman, juga menilai langkah Bank Indonesia yang melakukan pengetatan kebijakan moneter dapat mengurangi risiko penilaian negatif dari lembaga pemeringkat. Situasi itu juga akan mengarah pada pengurangan tekanan pada defisit transaksi berjalan.
Sementara itu, menjelang kenaikan harga BBM itu, PT Pertamina menjamin pasokan premium dan solar akan aman. Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, menyatakan, stok BBM bersubsidi tidak akan kekurangan hingga 18 hari ke depan. Depo-depo juga selalu beroperasi seharian penuh.
"Depo sudah beroperasi 24 jam setiap hari. Stok sudah kami perbanyak 10 persen dari sebelumnya," kata Karen.
Tidak hanya penambahan stok yang dilakukan oleh Pertamina, BUMN energi ini juga menjamin distribusi lebih lancar dengan memperbanyak tangki pengangkut BBM. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, anggaran subsidi yang mencapai Rp300 triliun, cenderung dinikmati kelas menengah atas. Masyarakat miskin dan menengah ke bawah, pun tidak banyak program untuk kesejahteraannya.
