Tifatul Pasrahkan Nasib Menteri PKS ke Presiden

Menkominfo Tifatul Sembiring Berkunjung ke VIVAnews.com
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
Generasi Muda Harus Cerdas Finansial Dalam Menabung dan Kelola Keuangan
- Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan, saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum keluar dari koalisi Sekretariat Gabungan partai pendukung pemerintah, Selasa 18 Mei 2013.

Kondisi Tragis di Gaza, FYP Minta Yordania-Mesir Buka Perbatasan untuk Bantuan Kemanusiaan

Mengenai nasib tiga menteri PKS di pemerintahan, Tifatul yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS, menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Heru Budi Didesak Segera Bangun Proyek Pengelolaan Sampah Sunter yang Mangkrak 5 Tahun


"Jadi kan waktu itu sudah ada keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, soal tiga menteri itu diserahkan pada presiden," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain Tifatul, dua menteri asal PKS lainnya adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri dan Menteri Pertanian Suswono.


Tifatul mengaku pasrah jika dikeluarkan dari kabinet oleh presiden sesuai keputusan Setgab.


"Silakan saja, soal kementerian diserahkan pada presiden. Diberi amanah ya kami jalan, kalau dicabut amanahnya ya sudah selesai," katanya.


Beberapa waktu lalu muncul kabar bahwa pihak Istana Negara sudah tak lagi mengundang tiga menteri PKS dalam kegiatan rapat kabinet. Namun, kemudian kabar tersebut dibantah oleh Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.


Menurutnya, dalam kapasitas mereka sebagai menteri, merupakan sebuah kewajiban hadir dalam rapat yang berhubungan dengan pemerintahan.


"Kecuali ada alasan khusus dari menteri, bilamana ada pembahasan dalam sidang rapat kabinet paripurna," tuturnya.


Sebelumnya, tiga menteri asal PKS tak hadir dalam rapat kabinet pekan lalu. Rapat tersebut membahas soal kebijakan kenaikkan harga BBM.


Mereka juga tak hadir dalam acara sebelumnya, Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012, di Istana Negara. Bahkan, SBY dalam pidatonya tampak menyindir ketidakhadiran para menteri itu. Padahal saat itu ia tengah membahas tentang transparansi anggaran di pemerintahan.


"Era transparansi harus begitu. Jangan sampai yang salah dua orang yang dimarahi semua. Biasanya begitu," kata SBY sambil diselingi tawa. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya