Sumber :
- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews -
Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku simpati atas musibah yang menimpa Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Priyo, Jumat 23 Mei 2013, jika pada akhirnya PKS keluar koalisi, Golkar akan sangat kehilangan.
"Tapi saya tidak tahu apa benar-benar akan ditentukan seperti itu," kata Priyo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Berhasil Gagalkan Penyelundupan Sabu, 2 Prajurit Pulanggeni Kopasgat TNI AU Dapat Penghargaan
"Tapi saya tidak tahu apa benar-benar akan ditentukan seperti itu," kata Priyo di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Priyo menilai, PKS tidak bisa mengukur keuntungan apa yang didapatkan jika tetap bergabung dalam koalisi.
"Pertimbangan itu tidak bisa diberi neraca rugi dan laba. Tapi ini pertimbangan agar pemerintah bisa nyaman melaksanakan tugas konstitusinya."
"Perbedaan pendapat di koalisi itu sebuah perjalanan politik yang biasa-biasa saja," kata Priyo.
Partai Golkar sendiri, kata Priyo, belum ada rencana untuk mengevaluasi keberadaannya di Sekretariat Gabungan (Setgab). Meskipun kadang-kadang pendapat Partai Golkar berbeda dengan pemerintah.
"Kadang kala Golkar harus bersifat kritis. Kawan seiring tidak otomatis patuh," ujar dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfud Siddiq mengakui, memang ada usulan dari berbagai pihak agar partainya ke luar dari koalisi pemerintah. PKS mengaku ada ketidaknyamanan.
"Tapi, Majelis Syura itu lebih fokus pada bagaimana menyikapi perkembangan isu kekinian yang diprediksi punya imbas ke PKS sebagai sebuah institusi. Dalam hal ini kasus hukum Pak Luthfi Hasan Ishaaq," kata Mahfud di Gedung DPR, Kamis 23 Mei 2013.
Namun, Mahfudz mengakui ada beberapa pertimbangan soal ketidaknyamanan PKS dengan pemerintah. Misalnya saja, dalam kasus suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Menurut dia, saat ini mulai ada suara-suara yang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggiring bahwa kasus tersebut ada keterlibatan institusi. [Baca selengkapnya (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Priyo menilai, PKS tidak bisa mengukur keuntungan apa yang didapatkan jika tetap bergabung dalam koalisi.
