Sumber :
- ANTARA/Dhoni Setiawan
VIVAnews
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan investigasi terkait pelaksanaan Ujian Nasional yang tidak dilakukan secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Hasilnya, ada empat faktor yang mempengaruhi keterlambatan soal ujian tingkat SMA itu.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh memaparkan hasil investigasinya itu sore ini, Senin 13 Maret 2013, di Kantor Kemendikbud, Jakarta.
Pertama, terkait dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada di Kementrian Keuangan. DIPA baru dikeluarkan pada tanggal 13 Maret dan baru ditandangani pada dua hari setelahnya yaitu tanggal 15 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh memaparkan hasil investigasinya itu sore ini, Senin 13 Maret 2013, di Kantor Kemendikbud, Jakarta.
Pertama, terkait dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ada di Kementrian Keuangan. DIPA baru dikeluarkan pada tanggal 13 Maret dan baru ditandangani pada dua hari setelahnya yaitu tanggal 15 Maret 2013.
"Padahal, sebenarnya persetujuan DPR harus ke luar tanggal 21 Desember 2012. Sudah ada persetujuan anggaran di Kemendikbud. Oleh karena itu pada 26 Desember, saya ajukan surat ke Kemenkeu, untuk dilakukan revisi DIPA. Tetapi pada bulan Desember tidak dapat jawaban," kata Nuh.
Nuh menambahkan, sudah mendesak Kementerian Keuangan pada 22 Februari 2013 dan mengusulkan dibawa ke komite pendidikan. Dia mengusulkan membuat rapat dengan Menteri keuangan dan akhirnya dibawa ke rapat terbatas dengan Presiden tanggal 28 Februari.
Jika melihat tander UN, lanjut Nuh, bulan Februari sudah masuk masa sanggah. Sehingga jika DIPA-nya sudah ada, sebetulnya bisa langsung kontrak dan dikerjakan akhir Februari.
Faktor
kedua
, terdapat kelemahan manajerial di Kemendikbud. Penyampaian master naskah UN dari Puspendik tidak diserahkan kepada percetakan secara menyeluruh. "Melainkan dilakukan bertahap, 15, 18 dan 23 Maret," kata Nuh.
Nuh menjelaskan, Inspektorat Jenderal sebelumnya sudah memberikan
early warning
tetapi tidak direspon dengan baik. Kemudian kelemahan sistem pengendalian intern, tidak berjalannya pengelolaan risiko dan penjadwalan.
Penyebab
ketiga,
ada di manajerial percetakan yang bermasalah yaitu PT Gahlia. Menurut M Nuh, PT Gahlia mempunyai persoalan teknis dalam menggabungkan naskah UN dan Lembar Jawaban (LJ) UN.
Selain itu, di perusahaan percetakan PT Gahlia, sistem atau pola kerjanya tidak berjalan dengan baik. Tidak adanya kontrol risiko yang dimiliki PT Gahlia juga menjadi biang keladi keterlambatan soal. "Selain itu lemahnya tanggung jawab dan komitmen manajemen percetakan," tambahnya.
Keempat
, kata Nuh, lemahnya tim pengawas dipercetakan ini menyebabkan banyaknya naskah yang tertukar. Inilah yang menyempurnakan keterlambatan UN SMA di 11 provinsi.
"Kelemahan dari tim pengawasan dari Kemendikbud dan tim dari peguruan tinggi ini juga menjadi penyebabnya. Sehingga banyak naskah yang tertukar, ini juga yang menyebabkan 'sempurna' nya keterlambatan ini." (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Padahal, sebenarnya persetujuan DPR harus ke luar tanggal 21 Desember 2012. Sudah ada persetujuan anggaran di Kemendikbud. Oleh karena itu pada 26 Desember, saya ajukan surat ke Kemenkeu, untuk dilakukan revisi DIPA. Tetapi pada bulan Desember tidak dapat jawaban," kata Nuh.
