Sumber :
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVAnews -
Tim Investigasi TNI AD menemukan hanya ada 11 tersangka pelaku penyerangan Lapas Cebongan yang semuanya adalah anggota Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro. Sedangkan, Komnas HAM menyatakan setidaknya ada 14 orang pelaku penyerangan Lapas Cebongan.
Sementara, hasil penyelidikan dari Polri menemukan ada 17 pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang menewaskan 4 anggota geng Dicky Ambon secara tragis. Perbedaan hasil penyelidikan, diharapkan bisa saling dikoordinasikan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Workshop Makin Cakap Digital, Membentuk Kesadaran Etika Berjejaring bagi Guru dan Murid Sorong Papua
Sementara, hasil penyelidikan dari Polri menemukan ada 17 pelaku penyerbuan Lapas Cebongan yang menewaskan 4 anggota geng Dicky Ambon secara tragis. Perbedaan hasil penyelidikan, diharapkan bisa saling dikoordinasikan.
Baca Juga :
Ada Luka Tembus Pelipis Anggota Satlantas Polresta Manado yang Ditemukan Tewas di Mampang
“Ketiga pihak tersebut harus bertemu dan melakukan dialog. Karena satu pihak menyatakan jumlah yang terlibat dalam penyerangan berbeda. Mereka punya alasan dan bukti serta saksi yang kuat,” kata Sidarto Danusubroto, anggota Komisi I DPR di Yogyakarta, Kamis 18 April 2013
Mantan ajudan Presiden RI I itu mengatakan, titik temu antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan kasus Lapas Cebongan sangat penting. Meskipun saat ini kasus ditangani penyidik militer karena pelakunya adalah anggota TNI.
“Kalau ini tidak ada titik temu nantinya bagaimana pandangan masyarakat kepada tiga lembaga yang sebagai pilar-pilar bangsa dan jika bersuara untuk bangsa. Jangan sampai mereka itu bersuara karena rasa Korsa berlebihan sehingga kalah dengan hukum. Ini negara hukum,” tegasnya
Lebih lanjut menurut Sidarto, penyerangan Lapas Cebongan oleh oknum anggota Kopassus merupakan pelanggaran HAM. Namun demikian tidak bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat.
“Unsur-unsur kejadian penyerangan di Lapas Cebongan tidak ada dalam kategori perbuatan pelanggaran HAM berat,” ujarnya.
Komisi I, menurut Sidarto, akan mengawal kasus ini hingga tuntas di tingkat peradilan militer. Ia juga mengatakan kalau kasus ini pasti akan menarik perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan internasional. Itu karena, kejadian penyerangan Lapas oleh militer baru pertama kali terjadi di Indonesia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Ketiga pihak tersebut harus bertemu dan melakukan dialog. Karena satu pihak menyatakan jumlah yang terlibat dalam penyerangan berbeda. Mereka punya alasan dan bukti serta saksi yang kuat,” kata Sidarto Danusubroto, anggota Komisi I DPR di Yogyakarta, Kamis 18 April 2013
