Sumber :
VIVAnews
– Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta masyarakat mengambil hikmah dari aksi pembakaran sejumlah kantor pemerintah di Palopo, Sulawesi Selatan. Aksi anarki itu terjadi sejak Minggu siang, 31 Maret 2013, akibat ketidakpuasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara calon wali kota Palopo.
Gamawan mengatakan, terbukti bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak cukup buruk bagi beberapa daerah. Oleh sebab itu evaluasi atas pilkada langsung akan segera dilaksanakan. “Kebetulan Undang-Undang-nya sedang kami bahas dengan DPR. Kemungkinan akan ada perubahan dalam UU Pilkada,” kata Mendagri di kantor Presiden, Jakarta, Senin 1 April 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Gamawan mengatakan, terbukti bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak cukup buruk bagi beberapa daerah. Oleh sebab itu evaluasi atas pilkada langsung akan segera dilaksanakan. “Kebetulan Undang-Undang-nya sedang kami bahas dengan DPR. Kemungkinan akan ada perubahan dalam UU Pilkada,” kata Mendagri di kantor Presiden, Jakarta, Senin 1 April 2013.
Gamawan menyatakan, ada pemikiran agar pelayanan masyarakat berada di tingkat kabupaten, sementara perizinan berada di tingkat provinsi. “Kemudian pemilihan kepala daerah di provinsi bersifat langsung, sementara pemilihan kepala daerah di kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD. Ini konsep baru yang sedang dibahas,” ujarnya.
Menurut Gamawan, pilkada langsung dapat dilakukan apabila masyarakat sudah mampu berpolitik secara dewasa. Namun sayangnya, pilkada langsung malah menjadi bumerang di sejumlah daerah di Indonesia. Banyak amuk massa terjadi karena pihak-pihak yang tak bisa menerima kekalahan calonnya.
“Kejadian ini harus diambil hikmahnya dari segi pendidikan politik. Ada tanggung jawab partai politik terhadap kader-kadernya. Tim sukses juga punya tanggung jawabnya. KPU dan pemerintah daerah harus mencegah hal seperti ini (kerusuhan) supaya demokrasi mekar,” kata Gamawan.
Mendagri mengatakan, berdasarkan data kementeriannya, sejak tahun 2005 sudah lebih dari 50 orang yang tewas terkait rusuh pilkada. “Kalau di semua daerah terjadi konflik terkait pilkada langsung, artinya kita tidak juga dewasa dalam berdemokrasi, dan pilihannya kembali ke sistem pilkada lewat perwakilan,” kata dia.
Terkait kerusuhan Palopo, Gamawan mengatakan telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah pengamanan. “Sampai siang ini kami masih memonitor terus. Saya sudah kirim Dirjen Kesbangpol (Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk membicarakan langkah lanjutan dengan pemerintah daerah. Kami juga masih mengiventarisir kerugian,” ujar dia. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Gamawan menyatakan, ada pemikiran agar pelayanan masyarakat berada di tingkat kabupaten, sementara perizinan berada di tingkat provinsi. “Kemudian pemilihan kepala daerah di provinsi bersifat langsung, sementara pemilihan kepala daerah di kota/kabupaten lewat perwakilan di DPRD. Ini konsep baru yang sedang dibahas,” ujarnya.
