Sumber :
- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan APBN/APBD.
"Barangkali perlu MoU pengawasan soal realisasi APBN dan APBD. Silakan dipikirkan. Duduklah bersama BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan dan kementerian/lembaga yang lain," ujar SBY dalam acara penandatanganan kesepakatan KPK dengan 12 kementerian dan lembaga tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, di Istana Negara, Senin 11 Maret 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
"Barangkali perlu MoU pengawasan soal realisasi APBN dan APBD. Silakan dipikirkan. Duduklah bersama BPK, BPKP, kepolisian, kejaksaan dan kementerian/lembaga yang lain," ujar SBY dalam acara penandatanganan kesepakatan KPK dengan 12 kementerian dan lembaga tentang percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia, di Istana Negara, Senin 11 Maret 2013.
Dengan kesepakatan bersama tersebut, menurut SBY, penyelewengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.
"Saya sangat prihatin masih ada kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR RI, pemerintah, DPRD, pejabat, bupati, walikota, untuk urusan pengadaan barang," katanya.
Oleh sebab itu, Presiden minta agar tindakan pencegahan di area tersebut ditingkatkan.
"Sudah saatnya KPK dengan yang lain-lain memikirkan, membidik, anggaran yang besar yang sarat dengan korupsi, sarat dengan permainan, baik saat APBN-APBD disusun sampai dengan dicairkan dan digunakan," ujarnya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dengan kesepakatan bersama tersebut, menurut SBY, penyelewengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan yang selama ini terjadi dapat diminimalisir.
