Sumber :
- Antara/ FB Anggoro
VIVAnews -
Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, berjanji akan mengamandemen undang-undang di negara gajah putih itu untuk melarang perdagangan legal gading gajah. Akibat perdagangan legal tersebut memicu kenaikan tingkat perburuan terhadap gajah di Benua Afrika.
Hal itu disampaikan oleh Yingluck ketika membuka Konvensi Perdagangan Internasional Hewan Langka (CITES) di Bangkok. Menurutnya tidak ada yang lebih peduli terhadap keberadaan gajah selain rakyat Thailand. Namun, dia mengakui fakta bahwa sistem hukum yang saat ini berlaku sering disalahgunakan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal itu disampaikan oleh Yingluck ketika membuka Konvensi Perdagangan Internasional Hewan Langka (CITES) di Bangkok. Menurutnya tidak ada yang lebih peduli terhadap keberadaan gajah selain rakyat Thailand. Namun, dia mengakui fakta bahwa sistem hukum yang saat ini berlaku sering disalahgunakan.
"Sayangnya banyak yang menggunakan Thailand sebagai negara transit untuk perdagangan gading ilegal internasional," ujarnya seperti dikutip kantor berita
BBC,
Minggu 3 Maret 2013.
Sebagai realisasi dari janjinya tersebut, Yingluck akan mulai mengajukan amandemen tersebut ke tingkat parlemen. "Sebagai langkah selanjutnya, kami akan meneruskan amandemen ini ke tingkat legislasi nasional dengan tujuan dapat mengakhiri perdagangan gading dan sejalan dengan hukum internasional," ungkap Perdana Menteri pertama wanita di Thailand tersebut.
Selain itu Yingluck juga berencana untuk membatasi peredaran gading di Thailand dengan menerapkan tes DNA untuk mengetahui asal lokasi gading tersebut diperoleh.
Rencana Yingluck itu ternyata menuai respons yang beragam di kalangan publik Thailand. Ada yang memuji langkah beraninya tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang menyangsikan implementasi peraturan itu.
Kepala eksekutif yayasan hewan liar, Care for the Wild, Philip Mansbridge termasuk pihak yang menyangsikan keberhasilan rencana tersebut. Kepada BBC, Mansbridge mengatakan tujuan dari PM Yingluck kurang jelas.
"Sangat positif bahwa Thailand telah mengakui pentingnya isu perdagangan gading ini, tetapi kami kecewa karena kurang jelasnya komitmen untuk mewujukan pelarangan perdagangan gading domestik," ujarnya.
Terkait dengan kebijakan tes DNA untuk mengetahui asal lokasi gading, Mansbridge menilai itu sulit diterapkan. Menurutnya, ada sekitar 5000 toko dan butik yang menjual gading kepada para turis, sehingga tidak mungkin membatasi perdagangan gading.
Sejak dulu, Thailand dipercaya sebagai negara kedua setelah China yang menjadi lokasi perdagangan gading. Kebanyakan gading tersebut diperoleh dengan cara brutal dari gajah di benua lain. Diperkirakan sekitar 50 hingga 100 gajah Afrika dibunuh untuk memenuhi permintaan gading yang tinggi di pasaran. (umi)
Halaman Selanjutnya
"Sayangnya banyak yang menggunakan Thailand sebagai negara transit untuk perdagangan gading ilegal internasional," ujarnya seperti dikutip kantor berita
