Sumber :
- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VIVAnews
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari terobosan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ibu kota. Selain mengoptimalkan angkutan umum, penertiban parkir bahu jalan (on street) dan menetapkan tarif parkir dalam gedung (off street), sampai menaikkan pajak kendaraan akan diberlakukan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan tidak akan memberatkan para pengguna kendaraan pribadi. Ia menilai, sudah menjadi risiko yang harus ditanggung jika memiliki mobil atau motor.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan tidak akan memberatkan para pengguna kendaraan pribadi. Ia menilai, sudah menjadi risiko yang harus ditanggung jika memiliki mobil atau motor.
"Kalau tinggal di rumah susun jangan punya motor, sudah mengaku miskin ngapain punya motor. Tinggal di rumah susun beli mobil, ya jangan. Jadi semuanya mesti tepat," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 22 Februari 2013.
Guna penerapan parkir off street, Ahok, sapaan Basuki, telah menargetkan beberapa lokasi yang dijadikan prioritas. Salah satunya di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang marak dengan parkir bahu jalan. Selain itu, kawasan Mayestik, Jakarta Selatan, juga menjadi sasaran penertiban berikutnya.
"Mungkin satu bulan lah paling lama di Pasar Baru. Sebenarnya juga tergantung pengusahanya. Kalau dia bisa rapikan jalan pakai uang dia, sebisa mungkin tidak mengeluarkan dana APBD," ujarnya.
Menurut Ahok, Dinas Perhubungan masih melakukan survei beberapa lokasi parkir yang masih menggunakan bahu jalan sehingga merugikan masyarakat. Lokasi-lokasi seperti pasar, kawasan usaha, dan rumah susun, akan diterapkan tarif parkir per jam untuk menghindari pungli.
"Itu kan transparan. Kita terus survei lagi. Yang saya tahu PD Pasar Jaya, pasarnya itu parkirnya per jam, yang rumah susun parkirnya juga per jam. Semua hitungan jam. Pajak kendaraan juga kita akan dinaikkan secara progresif. Tapi kita akan turunkan sampai 50 persen soal balik nama. Semuanya, termasuk sepeda motor," kata dia. (sj)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kalau tinggal di rumah susun jangan punya motor, sudah mengaku miskin ngapain punya motor. Tinggal di rumah susun beli mobil, ya jangan. Jadi semuanya mesti tepat," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, 22 Februari 2013.
