Kamis, 24 Juli 2014
09:18 WIB
Kematian Dera Lonceng Peringatan untuk BPJS
RI kekurangan lebih dari 80.000 tenaga medis dan sekitar 1.500 dokter
Like
Keluarga menangisi kematian bayi Dera
Arfi Bambani Amri | Selasa, 19 Februari 2013, 05:47 WIB

VIVAnews - Kematian Dera Nur Anggraini, bayi yang menderita gangguan pernafasan, dipastikan bukan karena pengelola rumah sakit menolak, tapi akibat keterbatasan fasilitas. Menurut Wakil Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat, Nova Riyanti Yusuf, kasus Dera ini seperti puncak gunung es dari permasalahan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Saya melihatnya bukan semata kesalahan rumah sakit dalam menolak pasien miskin, karena pada kenyataannya orang yang punya duit pun sering kali ditolak di RS Pemerintah karena memang tempat tidurnya penuh," kata Nova kepada VIVAnews, Senin 18 Februari 2013. Fasilitas Neonatal Intensive Care Unit (NICU), kata Noriyu, di Jakarta hanya ada 143 buah.

Nova menyampaikan, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2013, Indonesia kekurangan lebih dari 80.000 tenaga medis dan sekitar 1.500 dokter umum. "Hal ini akan semakin parah ketika BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tahun 2014," kata politikus Demokrat itu.

Karena itu, kata Noriyu, sistem yang seharusnya dibangun saat ini, selain dengan memperbanyak kapasitas tempat tidur di RS Pemerintah, juga dengan melaksanakan sistem rujukan dengan memperbaiki fasilitas di Puskesmas atau RS Pratama. Perbanyak Puskesmas yang bisa melakukan rawat inap sehingga RS tidak penuh dengan pasien yang sebenarnya bisa ditangani di Puskesmas.

"Dokter di RS juga manusia, saya yakin mereka juga punya hati nurani untuk tidak tega membiarkan pasien tidak dirawat apabila di RS masih tersedia tempat perawatan," kata dokter ahli jiwa itu.

"Kalau sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan masih jauh kurang dari kebutuhan, bukan tidak mungkin kita akan menghadapi lagi kasus Dera di masa yang akan datang," kata Nova.

Tambah Anggaran

DPR sendiri, kata Noriyu, sudah menyepakati penambahan anggaran Rp1 triliun untuk peningkatan fasilitas puskesmas untuk memiliki rawat inap. "Tapi nunggu Daftar Isian Pagu Anggaran dan lain-lain biasanya efektif Maret," kata Noriyu.

Kekurangan fasilitas ini, kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, diakui karena program Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat lonjakan pasien hingga mencapai 70 persen. Sayangnya, selama sistem KJS berjalan, kesiapan fasilitas Rumah Sakit belum optimal. Hal inilah yang kemudian membuat bayi Dera Nur Anggraini sempat ditolak delapan RS sebelum akhirnya meninggal dunia.

Anggota Komis E DRPD DKI Jakarta, Wanda Hamidah, menilai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) perlu koordinasi antara Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat. "Pemerintah pusat harus berperan serta lebih karena rumah sakit yang dirujuk untuk merawat bayi ternyata kekurangan fasilitas. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit kelas internasional yang notabene tanggung jawab pemerintah pusat dengan dukungan APBN-nya," ujar Wanda, Senin 18 Februari 2013. (ren)

© VIVA.co.id

Berita Terkait
A A A
Kanal Lainnya