Anggota DPR: Anggaran KPU Rp7,3 Triliun Tidak Masuk Akal

Atribut kampanye Pemilu partai
Sumber :
  • Antara/ Rosa Panggabean

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja, menilai anggaran Rp7,3 triliun yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemilu 2014, terlalu besar. Menurut dia, banyak rencana alokasi yang tidak jelas, sehingga perlu dihitung ulang agar lebih efisien.

"Ada alokasi-alokasi yang sifatnya masih tumpang tindih. Misalnya, ada alokasi untuk sosialisasi, tapi juga ada alokasi untuk informasi dan pemberitaan pemilu," ujar Hakam di Jakarta, Jumat 25 Januari 2013.

DPR, kata Hakam, akan memilah lagi rencana alokasi anggaran pemilu yang diajukan oleh KPU itu. Sebab, kata Hakam, dengan 10 partai peserta, anggaran yang diperlukan utuk pemilu bisa lebih dihemat.

Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, jika dilihat dari satuan kebutuhan, maka anggaran yang terbanyak adalah dana untuk pengadaan logistik, honorarium, hingga tingkat panitia pemungutan suara (PPS) dan pemutakhiran data pemilih. Dengan jumlah peserta pemilu yang berkurang hingga sepertiga dari Pemilu 2009 lalu, yang paling mungkin anggarannya bertambah hanya untuk pengadaan surat suara.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada Selasa lalu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengusulkan anggaran tahapan Pemilu tahun 2014 sebesar Rp7,3 triliun yang berasal dari APBN tahun 2013. Rencana pelaksanaan program serta anggaran tersebut terbagi dalam dua pos utama, yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis sebesar Rp5,8 triliun serta program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp1,4 triliun.

Dari usulan ini, alokasi anggaran untuk dokumen pemutakhiran data pemilih mencapai Rp3,7 triliun disusul pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR/DPRD Rp495,8 miliar. Ada pula pos anggaran publikasi, pemberitaan, dan informasi pemilu yang mencapai Rp66,9 miliar. Rinciannya, antara lain, untuk paket penerbitan Undang-Undang, Peraturan KPU, dan analisis berita sebesar Rp13,4 miliar; untuk peliputan, analisis berita dan pemberitaan bertahap Rp40,3 miliar, serta untuk press tour sebesar Rp13,1 miliar.

Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan dana sebesar itu tidak masuk akal. Dia minta KPU menghitung ulang kebutuhan anggaran persiapan Pemilu berikut pos pengalokasiannya.

"Terlalu besar dan mahal. Salah satu alokasi anggaran yang tidak masuk akal dan harus dikurangi adalah alokasi anggaran peliputan yang sampai Rp 40,4 miliar dan press tour sebesar Rp13,1 miliar," kata Uchok.

Uchok mencontohkan alokasi anggaran untuk media massa atau untuk peliputan dan pemberitaan. Menurut dia, dana itu tidak diperlukan. "Yang dibutuhkan publik melalui media adalah berita dari KPU atau keterbukaan KPU dalam penyelenggaraan pemilu. Jangan lagi ada anggota KPU pelit memberikan komentar, data, atau salinan dokumen kepada publik. Harus transparan." (ren)

Park Serpong Jadi Lokasi Bukber Dispar Banten, Intip Potensi Bisnis dan Kontribusinya ke Daerah
Ammar Zoni

Mumpung Ramadhan, Ammar Zoni Banyak Berdoa Agar Segera Bebas dari Penjara

Mumpung Ramadan, Ammar Zoni Banyak Berdoa Agar Segera Bebas dari Penjara

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024