- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Anggota Komisi II Bidang Pemerintahan, Abdul Malik Haraiman, tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa lebih memilih pemindahan pusat administrasi.
Menurut Malik, pusat administrasi pemerintahan dipindah ke daerah Banten, Karawang atau Subang. Sementara, Jakarta tetap menjadi ibu kota dan pusat perdagangan.
"Perpindahan pusat administrasi pemerintahan akan otomatis mengurai kemacetan, karena administrasi pedagangan atau swasta pasti akan mengikuti administrasi pemerintahan. Otomatis juga pemerintahan DKI bisa lebih leluasa dalam membangun daerah resapan air," kata Malik, Senin 21 Januari 2013.
Pasalnya, kata dia, memindahkan ibu kota perlu prosedur yang panjang dan perlu pertimbangan yang komprehensif. "Saya kira perlu waktu lama untuk memindah ibu kota. Sementara, memindah kantor pemerintahan negara tidak serumit memidah ibu kota," ujar dia.
Menhan Israel Pasang Badan untuk Batalion Netzah Yehuda yang Dijatuhi Sanksi AS
Menhan Israel, Yoav Gallant, menegaskan kembali dukungannya terhadap batalion tentara Israel, Netzah Yehuda, yang dituduh melakukan pelanggaran HAM ke warga Palestina
