- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta hari ini menyambangi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan bertemu dengan pendirinya, pakar hukum Adnan Buyung Nasution. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi panen keluhan dari para penyuluh hukum.
Jokowi yang mengenakan baju batik berwarna coklat disambut Adnan dan diajak berkeliling hingga ke lantai empat gedung tersebut. Di lantai tiga, Jokowi mendengarkan penjelasan dari salah seorang penyuluh hukum.
Di tempat ini, Jokowi panen keluhan dari para penyuluh. Mereka mengeluhkan kurangnya peran Pemprov DKI dalam mendukung program YLBHI dalam melakukan penyuluhan hukum kepada warga miskin di Jakarta.
Menanggapi keluhan ini, Jokowi berjanji akan meninjaunya dan menaikkan dana bantuan hukum dari Pemprov. "Soal dana bantuan hukum dari Pemprov DKI, saya baru lihat-lihat lembaran RAPBD. Saya tidak ingat. Tapi akan kita naikkan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga beberapa kali mendengar penjelasan dari Adnan mengenai kegiatan YLBHI. Dia juga sempat melihat kegiatan pelatihan hukum bagi warga miskin DKI Jakarta yang dilakukan oleh staf YLBHI.
Setelah berkeliling, Jokowi dan Adnan serta beberapa orang petinggi YLBHI mengadakan pertemuan tertutup di ruang rapat YLBHI. (umi)
Pemprov: Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Bisa Ajukan Keberatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mempersilakan warga untuk mengajukan keberatan jika terkena penonaktifan NIK.
