Senin, 22 September 2014
07:08 WIB
Stempel "Otorita Palestina" Kini Berubah Jadi "Negara Palestina"
Ini berlaku pada stempel di semua surat dan dokumen resmi.
Rakyat Palestina bergembira kibarkan bendera nasional
Renne R.A Kawilarang | Senin, 7 Januari 2013, 09:58 WIB

VIVAnews - Presiden Mahmoud Abbas mengingatkan kepada para pejabatnya bahwa pemerintahan mereka tidak lagi bernama "Otorita Palestina," melainkan sudah menjadi "Negara Palestina" (State of Palestine). Nama itu sudah harus tercantum di dokumen-dokumen resmi.

Menurut stasiun berita BBC, seruan itu dilontarkan Presiden Abbas kepada para pejabat di Tepi Barat melalui suatu dekrit. Selama ini semua dokumen di sana, baik paspor, KTP, hingga SIM, masih bercap "Otorita Palestina." Namun semua dokumen harus berstempel baru, yaitu "Negara Palestina."

Perubahan nama pada dokumen-dokumen resmi itu menyusul suksesnya kampanye Presiden Abbas di panggung internasional dalam meningkatkan derajat Palestina menjadi sebuah negara berdaulat. Hasilnya, pada November 2012, Sidang Majelis Umum PBB menaikkan status Palestina dari "entitas pengamat non anggota" menjadi "negara pengamat."

Dalam dekrit presiden terbaru yang diterima kantor berita Palestina, Wafa, pada Minggu waktu setempat, Abbas mengatakan bahwa kebijakan baru ini akan mendongkrak status negaranya dan semua institusi beserta kedaulatannya di negeri mereka sendiri.

Pekan lalu Abbas juga sudah memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan semua Kedutaan Besar mereka di mancanegara mulai menggunakan nama "Negara Palestina" dalam setiap korespondensi resmi.

Sementara itu, Israel belum langsung mengeluarkan tanggapan atas kebijakan baru Palestina. Israel pada November lalu menentang naiknya status Palestina di Majelis Umum PBB. Sebagai reaksinya saat itu, Israel langsung menghentikan setoran pendapatan pajak, yang selama ini wajib diberikan kepada Pemerintah Palestina.

Diperintah oleh Abbas, Otoritas Palestina berkuasa di Tepi Barat. Selama ini sumber keuangan pemerintahan di sana sangat bergantung pada setoran pajak yang dipungut Israel, baik dari sektor wisata dan bidang-bidang lain.

Wilayah Palestina sendiri masih terbelah. Secara geografis, Tepi Barat dan Jalur Gaza - yang diperintah kelompok Hamas - dipisahkan oleh Israel. Palestina hingga kini juga masih belum bersepakat dengan Israel soal batas-batas wilayah mereka di banyak tempat, termasuk di Yerusalem. (eh)

© VIVA.co.id

SHARE

BERITA TERKAIT
BERITA TERPOPULER
A A A
Kanal Lainnya