- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Penghinaan terhadap mantan Presiden BJ Habibie, dinilai anggota Komisi I DPR Puan Maharani harus jadi tonggak untuk membuktikan kekuatan diplomasi Indonesia. Terutama, menjelang kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Malaysia, akhir Desember 2012.
"Penanganan Pemerintah jelas akan menjadi salah satu tolok ukur apakah posisi Indonesia di dunia benar-benar strategis dan memiliki dampak nyata dalam hubungan internasional negara," kata Puan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu.
Puan menolak menyebut Habibie sebagai mantan Presiden. Menurut Puan, Habibie adalah Presiden ke-3 RI. "Kita tidak bisa diam saja saat Habibie dihina oleh mantan pejabat negeri lain demi kepentingan politik dalam negerinya sendiri," tegasnya. "Beliau akan selalu jadi tokoh bangsa Indonesia."
Secara resmi, DPR sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas insiden penghinaan tersebut.
“Soal prinsip politik pemerintah dan DPR boleh berbeda. Tapi untuk persoalan menjaga kehormatan bangsa atas penghinaan di kancah internasional, seperti yang dialami Pak Habibie, ya seharusnya kita berdiri bersama," kata Puan.
Bila Indonesia diam saja, Puan khawatir masalah ini akan noda hitam dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia. "Terus bertambah dan malah jadi bom waktu," imbuhnya.
Sebelum kasus penghinaan itu, Indonesia dan Malaysia punya masalah klasik tapi tak ada penyelesaian konkret, yakni perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). "Lalu ada juga perbedaan pendapat tentang warisan budaya seperti Batik, Reog, lagu Rasa Sayange, dan tari pendet. Masalah itu harusnya diselesaikan, bukan dibiarkan,” lanjut Puan.
Dia pun meminta masalah penghinaan terhadap Habibie menjadi agenda pembahasan SBY di Malaysia. Pemerintah Indonesia sebagai wajah negara di pentas internasional, kata dia, juga harus menyatakan keberatannya kepada Pemerintah Malaysia, termasuk dalam berbagai isu lain seperti perlindungan atas TKI di Malaysia. "Inilah momentum untuk membuktikan kekuatan diplomasi Indonesia secara nyata." (umi)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
