- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Kementerian Pertahanan terancam tidak dapat mencairkan dana sebesar Rp678 miliar. Sebab, dana itu dibekukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pembekuan dana tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Kolonel Kav Bambang Hartawan. "Itu dana optimaslisasi dan program modernisasi alutsista, tapi saya lupa berapa besarnya," kata Bambang saat dikonfirmasi VIVAnews, Selasa 20 November 2012.
Dari data yang diterima VIVAnews, dana yang dibekukan itu merupakan penambahan anggaran yang berasal dari pemanfaatan optimalisasi non pendidikan sebesar Rp480 miliar pada SP-RKAKL UO Mabes TNI TA 2012 program modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif No STAP-012.21.12-2/AG/2011 tanggal 18 November 2011.
Selain itu, ada juga anggaran sebesar Rp198 miliar pada SP-RKAKL UO TNI AL TA 2012 Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut No STAP-012.23.18-2/AG/2011 tanggal 18 November 2011.
Dana tersebut dianggarkan untuk pengadaan 1 paket encrypsy sebesar Rp350 miliar, pengadaan 1 paket Tactical Communication Rp15 miliar, pengadaan 1 Paket Monobs DF sebesar Rp115 miliar, dan pengadaan 135 set alat selam closed circuit dan semi closed beserta peralatan pendukung dan spare part kritis Rp198 miliar.
Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-2133/AG/2012 tanggal 10 Agustus, anggaran itu diberi tanda bintang (belum bisa dicairkan) sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Bambang mengaku tidak tahu alasan mengapa dana itu dibekukan. "Itu Kementerian Keuangan yang tahu pasti," kata dia.
Namun, tambah Bambang, anggaran tersebut masih dalam proses. Sehingga memang belum bisa dicairkan. "Itu proses administrasi saja," ujarnya. (umi)
Kemenag Pastikan 75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
Saat ini, data jemaah haji Indonesia yang masuk sebanyak 216.692. Dari jumlah itu, sebanyak 207.527 jemaah datanya sudah diverifikasi untuk diajukan penerbitan visanya.
