- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan bahwa hasil verifikasi administrasi parpol yang dilakukan KPU patut disyukuri. Golkar dinyatakan lolos tahapan verifikasi administrasi.
"Kami mengucapkan syukur. Verifikasi administrasi partai politik sudah dilewati, tinggal tahap verifikasi faktual," ujar Aburizal dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 29 Oktober 2012.
Golkar, lanjut Aburizal, mempercayakan sepenuhnya pada KPU untuk menilai dan menetapkan partai politik yang layak untuk menjadi peserta pemilu 2014, berapapun jumlahnya. Namun, dia mengingatkan, perlunya penyederhanaan jumlah partai. "Untuk pemerintahan sistem presidensial yang kuat," ujarnya.
Oleh karena Aburizal menegaskan partainya tetap mendukung angka presidential threshold yang sudah ada. Angka ambang presidensial sebesar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara pemilu legislatif dianggap cukup ideal. "Presidential threshold yang akan ditetapkan itu menjadi kunci penting untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial," kata Aburizal yang biasa disapa Ical ini.
Dalam pidato pembukaan Rapimnas IV Partai Golkar, Aburizal juga sempat menyinggung masalah penyederhanaan jumlah partai politik ini. "Kita harus mengakhiri transisi politik untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Kita harus konsisten pada konstitusi kita yang menentukan sistem pemerintahan presidensial, dengan konsekuensi ada penyederhanaan sistem kepartaian," kata Aburizal dalam sambutan pembukaan Rapimnas IV Partai Golkar di Hotel Borobudur , Jakarta, Senin 29 Oktober 2012.
Dalam kerangka itu, Golkar konsisten memperjuangkan angka ambang batas presidensial 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen perolehan suara di pemilu legsilatif.
"Angka itu cukup ideal untuk mewujudkan sistem presidensial yang efektif dan lebih menjamin stabilitas pemerintahan," kata Aburizal.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
