- Tuji Martudji | Surabaya
VIVAnews – Partai Kebangkitan Bangsa belum resmi mengambil keputusan terkait pasal pilkada tak langsung tingkat provinsi dalam Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah yang kini tengah digodok oleh DPR dan pemerintah. Namun PKB memberi siyarat bahwa mereka condong menyetujui pilkada tak langsung.
Dengan pilkada tak langsung, pemilihan gubernur akan dilakukan lewat DPRD sebagai wakil rakyat, bukan oleh rakyat sendiri. “Alasan utama mendukung Pilgub lewat DPRD adalah keputusan Munas NU. Munas NU merekomendasikan itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB Hanif Dhakiri kepada VIVAnews, Selasa 25 September 2012.
Seperti diketahui, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang digelar di Cirebon belum lama ini merekomendasikan agar pilkada dilaksanakan secara tak langsung melalui DPRD. “Bahkan rekomendasi itu juga untuk pemilihan bupati dan wali kota di tingkat kabupaten/kota,” ujar Hanif.
“Kami sebagai anak kandung NU, PKB tentu akan mengamankan keputusan Munas NU yang menganggap pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya,” kata Sekretaris Fraksi PKB itu. Terlebih, imbuhnya, konstitusi juga tidak mewajibkan pemilu langsung.
“Bahkan sila keempat Pancasila jelas menyatakan frasa ‘pemusyawaratan perwakilan.’ Jadi pilgub tidak langsung melalui DPRD juga bisa demokratis. Tinggal membuat sistemnya dengan sebaik-baiknya,” kata Hanif. Sistem itu misalnya dengan memberi ruang kontrol bagi publik terhadap proses-proses politik pilgub lewat DPRD itu.
NU menilai pilkada langsung menyebabkan politik uang merebak di masyarakat. Negara dan para kandidat yang hendak bertarung di pilkada juga jadi harus mengeluarkan uang banyak. Belum lagi pilkada langsung dipandang memicu konflik horizontal di antara massa pendukung calon.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sendiri selaku wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Pilkada, menyetujui penerapan pilkada tak langsung, namun hanya untuk tingkat provinsi. “Pilkada di kabupaten/kota masih tetap pemilihan langsung,” katanya.
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
