Rabu, 23 Juli 2014
18:34 WIB
APBD Jateng: Rp2 M untuk "Hibah Kewartawanan"
Hibah terbesar untuk KNPI, yang mencapai Rp11 miliar.
Like
Demonstrasi memprotes dana bansos dan hibah APBD Jawa Tengah
Arfi Bambani Amri,  Puspita Dewi (Semarang) | Kamis, 7 Juni 2012, 14:39 WIB

VIVAnews - Sekelompok massa memprotes pos anggaran dana bantuan sosial dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Tengah yang mencapai Rp3,245 triliun. Gabungan LSM Peduli Reformasi menilai, anggaran itu untuk dipakai partai-partai politik sebagai money politics.

Riyanto dari Aliansi Pendukung Reformasi Nasional yang menjadi koordinator aksi mengatakan, dana bansos dan hibah lebih banyak dimanfaatkan oleh partai politik untuk dibagikan kepada konstituennya. "Mereka memanfaatkan pos bantuan keagamaan dan meminta konstituennya mengirimkan proposalnya pembangunan mushola maupun pondok pesantren," kata Riyanto.

Dana tersebut dibagikan ke lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewartawanan, lembaga keagamaan, dan instansi pemerintah termasuk instansi vertikal. Untuk ormas, paling besar yang mendapatkan hibah adalah KNPI yakni sebesar Rp11 miliar.

Dalam buku lampiran APBD 2011, lebih dari 200 LSM mendapatkan dana bansos. Besarnya bervariasi antara Rp4 juta sampai Rp11 miliar. Untuk organisasi yang mendapatkan bantuan cukup besar di antaranya organisasi Pecinta Olah Raga PATRIOT yang mendapatkan dana hingga Rp1 miliar, Forum Komunikasi Ormas dan LSM mendapatkan Rp500 juta dan beberapa organisasi lain mendapatkan antara Rp50 juta sampai Rp 100 juta seperti Indonesia Police Watch, Lindu Aji, dan IKBS.

Sedangkan untuk organisasi kewartawanan dibagi dalam beberapa kode rekening. Terbesar adalah mata anggaran Hibah Kewartawanan yang besarnya dua miliar rupiah lebih. Selain itu masih ada lebih dari sepuluh organisasi kewartawanan yang mendapatkan bantuan antara Rp5 juta sampai Rp20 juta.

Pelaksanaan distribusi bantuan sosial dan hibah ini, dalam tahun anggaran 2011 mendapat catatan negatif dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemprov Jateng, ditemukan lebih dari Rp26 miliar dengan alamat penerima fiktif.

Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa pihaknya sudah membentuk tim untuk memeriksa temuan BPK tersebut. "Kalau memang penerimanya salah, silakan diproses secara hukum," kata Hadi Prabowo. (umi)

© VIVA.co.id

Berita Terkait
A A A
Kanal Lainnya