- VIVAnews/Erik Hamzah
VIVAnews - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi Jawa Barat, membutuhkan dana sebesar Rp20 miliar untuk bisa memenangkan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 16 Desember 2012 mendatang.
Ketua tim penjaringan bakal calon wali kota Bekasi, Sodikin, mengatakan jumlah itu berdasarkan hitungan estimasi atau prediksi. "Untuk biaya kemenangan, minimal Rp20 miliar ke atas," kata Sodikin, dalam konferensi pers di kantor DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Senin 4 Juni 2012.
Dari dana itu, alokasi terbesar adalah untuk membayar saksi di tiap tempat pemungutan suara, sosialisasi, serta untuk membiayai kampanye terbuka calon wali kota. "Tergantung yang putuskan kandidat. Nanti kami akan tanya kesiapan materi saat verifikasi pendaftar bakal calon," ucapnya.
DPC Partai Demokrat Kota Bekasi akan membuka pendaftaran bakal calon mulai 5 Juni hingga 19 Juni 2012 mendatang. Pendaftaran ini dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya. "Mereka yang mendaftar harus punya Kartu Anggota (KTA) Partai Demokrat. Kalau belum punya, bisa bikin langsung sebelum resmi daftar. Satu hari langsung jadi," ujar Sodikin.
Pendaftar juga wajib menyertakan foto kopi ijazah terakhir, foto kopi KTP, tidak berpolitik di parta lain, serta menyerahkan visi misi mereka untuk membangun Kota Bekasi ke depan. "Mereka juga wajib membuat strategi untuk pemenangan Pilkada 2012," katanya.
Hasil pendaftaran nantinya akan diverifikasi oleh Tim 9. Tim 9 terdiri dari tiga orang dari DPC, tiga DPD, dan tiga orang dari DPP. "Kami tidak melarang anggota tim penjaringan bakal calon wali kota untuk mendaftar. Tapi mereka tidak boleh terlibat di Tim 9," kata Sodikin.
Menurutnya Partai Demokrat tidak menutup peluang bagi birokrat untuk berpartisipasi. "Setahu saya PNS itu yang tidak boleh jadi pengurus partai, tapi kalau punya KTA partai mereka boleh," ujar Sodikin.
Partai Demokrat Kota Bekasi merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan perolehan 14 kursi di DPRD. Sejauh ini partai Demokrat, belum memastikan apakah mereka akan berkoalisi dengan partai lain atau akan maju sendiri pada Pilkada ini.
Respons Albertina Ho Usai Dilaporkan ke Dewas oleh Pimpinan KPK
Anggota Dewas KPK, Albertina Ho memberikan penjelasan usai dilaporkan ke Dewas KPK oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Albertina me
