- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya mengeksekusi rumah milik cicit Pangeran Diponegoro, Sukartinah Mahruzar (69), di Jalan Blitar No.3, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 12 April 2012. Bangun itu sudah lama menjadi sengketa dengan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Eksekusi ini mendapat penolakan dari pihak keluarga cicit Pangeran Diponegoro. Sebab, sang pemilik rumah, Sukartinah, baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Adik kandung pemilik rumah, Muhammad Maulud, meminta para juru sita menunda hingga 40 hari setelah kematian almarhumah Sukartinah.
Pelaksanaan eksekusi mendapat pengawalan dari puluhan petugas Satpol PP dan polisi. Terjadi aksi saling dorong saat eksekusi dilakukan. Keributan terjadi saat petugas juru sita membacakan surat eksekusi. Ketika sedang dibacakan, pihak keluarga dan kuasa hukum berusaha merebut surat itu.
Melihat hal ini, puluhan polisi melakukan pengamanan. Pembacaan sempat terhenti beberapa saat, karena terjadi aksi saling dorong. Petugas, memaksa masuk.
Keluarga menahan pintu pagar rumah mereka untuk menghalangi petugas yang akan masuk. Tapi karena kalah jumlah, petugas berhasil mendobrak, demikian juga dengan pintu utama yang dapat dijebol dengan mudah. Karena tidak dapat melawan, pihak keluarga menangis.
Aksi penolakan terus berlanjut. Muhamad Maulud tidur di depan pintu utama rumah bercat putih itu. Adik dari pemilik rumah ini, tidak mau bangun karena merasa rumah warisan itu adalah milik keluarganya.
Meski kondisinya sudah lemas, dan sudah didatangkan ambulan dari Kecamatan Menteng, Maulud tetap bertahan dan tidak mau berdiri dan keluar dari rumahnya. Namun, petugas tetap tak mempedulikan segala penolakan itu. Mereka tetap mengeluarkan barang-barang dari rumah itu.
Lihat foto eksekusi rumah cicit Pangeran Diponegoro itu di tautan ini.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
