DP Kredit Motor Naik, Kurangi Kredit Konsumsi
- VivaNews/ Nur Farida
VIVAnews- Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan penetapan besaran loan to value (LTV) untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) dan down payment untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) tidak mempengaruhi pertumbuhan kredit. Namun aturan itu memang bisa memperlambat pola kredit konsumsi di masyarakat.
Darmin menuturkan bahwa aturan itu sudah dipersiapkan sejak lama. Jika melihat dampaknya terhadap perkembangan ekonomi, memang bisa menyebabkan perlambatan. Pertumbuhan kredit yang sifatnya agak konsumtif akan sedikit lebih lambat,” kata Darmin di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat 16 Maret 2012.
Seperti diketahui BI mengatur kenaikan DP untuk kredit kendaraan roda dua, minimal uang muka menjadi 25 persen dan untuk mobil sebesar 30 persen. Sementara untuk kredit kendaraan bersifat produktif sebesar 20 persen. Sedangkan untuk KPR, LTV yang diatur maksimal 70 persen. Rasio LTV, yakni angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan pada saat awal pemberian kredit.
Darmin menjelaskan pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga bank agar mereka hati-hati. "Sehingga pemberian kredit itu tidak begitu saja dan untuk downpayment harus jelas. Dan lebih bagusnya lagi, ini dilaksanakan di perbankan dan perusahaan pembiayaan,” ujar Darmin.
BI juga bekerjasama dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dalam melakukan koordinasi agar menerapkan peraturan serupa. Menurut Darmin, Bapepam-LK juga menaikkan aturan DP, namun angkanya lebih kecil 5 persen dibanding ketetapan BI.
Menurutnya dengan masuknya perusahaan pembiayaan yang menaikkan kenaikan kredit, hal ini menjadi jauh lebih berarti. Selain bertujuan aspek prudensial dari segi mikro, dari sisi aspek makro untuk lebih mengarahkan pertumbuhan kredit. "Tapi yang lebih sifatnya konsumtif itu sedikit diperlambat,” ujarnya.
Halal Bi Halal Serikat Pekerja Pelindo, Serukan Semangat Konsolidasi
Ketua Umum SPPI Dodi Nurdiana, menjelaskan tantangan ke depan menuntut konsolidasi kekuatan pekerja pelabuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pekerja dengan lainn
