- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan akan membentuk matriks yang merupakan turunan dari Perpres 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air agar tidak ada diksriminasi di masyarakat untuk mendapatkan air.
Untuk itu, pemerintah memutuskan akan membentuk delapan panitia khusus atau pansus agar matriks tersebut dapat segera terealisasi.
"Intinya adalah gimana air ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi dan tanpa ada yang kelebihan dan kekurangan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Senin 6 Februari 2012.
Hatta menuturkan, isi matriks tersebut nantinya akan diatur siapa yang mengelola sungai dan pemanfaatan sungai di Indonesia. "Misalkan, Menteri Pertanian memastikan seluruh daerah persawahan teraliri air. Itu salah satu contoh," ujarnya.
Termasuk juga, lanjutnya, sungai-sungai di wilayah perbatasan seperti di Malaysia. "Ada laporan bahwa upstream-nya di Malaysia, sehingga ketika Malaysia melakukan penebangan, aliran di bawahnya menjadi tidak baik. Ini memerlukan penanganan kita," kata Hatta.
Maka dari itu, Hatta menambahkan, pemerintah akan membentuk delapan pansus. Pertama, pansus pencapaian surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.
"Jadi, ini merupakan dukungan dari dewan sumber daya air terhadap program pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertanian untuk surplus beras 10 juta ton." katanya Hatta.
Hatta mengakui, kalau air tidak dikelola dengan baik, nanti akan terjadi ketimpangan. Sebab itu, dibentuk pansus bagaimana nanti. Itu bentuk support kita," ujarnya.
Kedua, pansus pencapaian target millenium development goals atau sasaran pembangunan milenium di bidang penyediaan air minum bersih. "Ini juga dibentuk pansus, ini nanti rekomendasinya seperti apa," kata Hatta.
Kemudian yang ketiga adalan pengurangan resiko akibat banjir. "Misalnya nanti mitigasinya seperti apa," lanjutnya.
Keempat, pansus pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2,5 juta hektare. Kelima, perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan, industri, dan pemukiman. Keenam adalah pengelolaan sumber daya air di wialayah perbatasan. Ketujuh, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air.
Sedangkan yang kedelapan, penggunaan sungai agar bisa dimanfaatkan untuk transportasi air yang handal. "Nah, delapan pansus ini bekerja, seluruh anggota nanti ini direkomendasikan kepada pemerintah sebagai pemikiran dari dewan sumber daya air," kata Hatta.
Kabar Sandra Dewi Dicekal Kejagung, Pengacara Harvey Moeis Bilang Begini
Harris Arthur Hedar selaku kuasa hukum Harvey Moeis, menampik kalau Sandra Dewi dicekal Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi tata niaga timah.
