- inmagine
VIVAnews - Sebagian orang menganggap gula adalah pemanis yang hanya memiliki sedikit kalori. Namun para peneliti dari Universitas California dan San Francisco mengatakan, sifat racun dari makanan dan minuman bergula sama seperti efek dari candu alkohol dan rokok.
Sebab itu, Dr Robert Lustig, Laura Schmidt dan Claire Brindis, menyerukan perlu ada kontrol sosial yang lebih ketat pada konsumsi gula.
Dalam edisi terbaru jurnal Nature, mereka berpendapat pemerintah harus mulai membatasi iklan gula yang berlebihan seperti pada makanan dan minuman yang sarat gula seperti minuman bersoda, permen dan makanan ringan.
Mereka menyebut, konsumsi gula saat ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan 50 tahun lalu. Tak mengherankan, obesitas kini menjadi problema kesehatan yang menyebar ke seluruh dunia, lebih banyak daripada kasus kurang gizi.
Ketiganya mengatakan mengajarkan anak mengenai diet sehat dan berolahraga tidak mungkin efektif bila tidak ada pembatasan pajak dalam makanan. Studi ini merekomendasikan agar penjualan minuman bersoda dikenakan pajak dua kali lipat dan hanya boleh dijual pada mereka yang telah berusia 17 atau 18 tahun. Pembatasan gula juga termasuk penjualan minuman bersoda di sekolah dan vending machine.
Namun, studi lainnya menentangnya dan menyatakan gula hanya beracun bila dimakan dalam jumlah tak realistis. Barbara Gallani, dari Federasi Makanan dan Minuman Inggris mengatakan adalah hal yang salah bila hanya fokus pada salah satu jenis konsumsi makanan untuk mengurangi risiko jantung dan penyakit lain.
"Penyebab penyakit-penyakit ini multi-faktor dan yang memperburuk adalah saat konsumen tidak membangun pendekatan realistis dalam diet mereka," katanya seperti dikutip MSNBC.
Dia menambahkan, "Kunci kesehatan yang baik adalah diet seimbang dan gaya hidup yang mencakup banyak aktivitas fisik." (eh)
Jaksa Sebut SYL Bayar Tagihan Kartu Kredit Ratusan Juta Pakai Uang Hasil Korupsi di Kementan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo alias SYL menggunakan uang haram dari Kementerian Pertanian RI untuk membay
