Selasa, 21 Oktober 2014
15:44 WIB
Dunia Mencari Solusi Krisis Pangan
Pesatnya kenaikan harga komoditas bisa menjadi sumber ketidakstabilan
Lokasi pertemuan Forum Ekonomi Dunia 2012 di Davos Swiss
Ita Lismawati F. Malau | Minggu, 29 Januari 2012, 23:24 WIB

VIVAnews - Dunia kini tak hanya menghadapi ancaman krisis keuangan. Satu lagi krisis yang penting dicari solusinya adalah krisis pangan.

Ketahanan pangan ini menjadi pembahasan dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) yang diselenggarakan di Davos, Swiss. Dalam kesempatan ini, Indonesia melalui perwakilannya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengusulkan solusi bagaimana mengubah pola konsumsi.

“Dalam diskusi bersama para pemimpin dunia termasuk Bill Gates kita paparkan usulan mengubah pola konsumsi untuk penyediaan pangan yang berkelanjutan,” kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan kepada Uni Z. Lubis dari antv di Davos, 29 Januari 2011.

Menurut Gita, penanganan untuk mencegah krisis pangan tidak hanya dari sisi pasokan, melainkan juga bagaimana menangani permintaan konsumen. Indonesia mengembangkan matrik perubahan pola konsumsi yang akan disepakati oleh pemerintah dari pusat ke daerah dan pihak swasta. Bulan lalu, Mendag Gita mengusulkan agar masyarakat Indonesia mengurangi konsumsi beras dan beralih ke sumber karbohidrat lain seperti singkong.

Diskusi mengenai pangan bagi dunia ini juga menghadirkan Bill Gates selaku pendiri Bill & Melinda Gates Foundation. Pendiri Microsoft dan orang terkaya dunia itu mengatakan peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian dua atau tiga kali lipat ada di depan mata. “Masalahnya, suara dari masyarakat miskin dalam sistem pasar sangat lemah,” kata Bill Gates.

Panelis lainnya, Menteri Koordinator Bidang Keuangan Nigeria, Ngozi-Okonjo Iweala mengatakan perlunya membangun hubungan erat antara perusahaan besar di bidang pertanian dan petani kecil untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi dan mengentaskan kemiskinan. “Afrika bisa menyediakan pangan untuk warganya, tapi kami prihatin dengan tren kesulitan pangan bagi kalangan miskin,” kata Okonjo Iweala.

Panelis lainnya adalah Paul Polman, CEO Unilever, Direktur Jendral Badan Pertanian Dunia (FAO) Jose Graziano da Silva, Menteri Pertanian Perancis Bruno Le Maire  dan CEO Swiss Re Stefan Lippe. Semua pemimpin bisnis dan wakil pemerintah sepakat perlunya meningkatkan produktivitas petani.

CEO Sinar Mas Group, Franky Oesman Widjaya yang juga hadir dalam diskusi soal pangan di WEF kali ini mengatakan, swasta siap berkolaborasi dalam menjamin ketersediaan pangan. “Kami sepakati konsep visi baru untuk pertanian berkelanjutan,” ujar Franky Widjaya usai diskusi bertajuk “Ensuring The Food Security” itu.

Menurutnya, ada kesamaan pandangan antara pihak pemerintah, swasta, dan lembaga riset agar proses produksi pertanian memperhatikan upaya mengurangi kemiskinan sebesar 20 persen, mengurangi emisi dalam proses produksi 20 persen dan meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 20 persen.
 
Direktur Jendral FAO Jose Graziano da Silva mengatakan bahwa upaya menyediakan pangan bagi penduduk dunia harus dilakukan tanpa merusak sumber daya alam.  “Saya yakin kita bisa atasi krisis pangan. Masalahnya bukan pada pasokan, tetapi akses ke pangan dan sumber daya alam seperti tanah dan air,” kata da Silva. Petani miskin, lanjut da Silva, membutuhkan akses ke sumberdaya alam, pekerjaan yang lebih baik, harga pangan yang lebih rendah dan ketersediaan pangan termasuk dalam situasi darurat karena bencana.

Kolaborasi antara  perusahan swasta besar di bidang pertanian dengan petani miskin juga perlu untuk meningkatkan skala usaha. “Dunia keuangan siap mendukung upaya penyediaan pangan melalui berbagai cara, mulai dari kredit, investasi, asuransi dan bentuk lain.  Tapi petani kecil perlu diberdayakan agar skala usahanya layak dibantu secara keuangan,” kata Stefan Lippe, CEO Swiss Re, perusahaan asuransi besar.

Di tanah air, diversifikasi pangan diupayakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang akan menugaskan Perum Perhutani dan PT Inhutani untuk membangun pabrik pengolahan sagu sekaligus perkebunan sagu di Papua. Pembangunan pabrik ini untuk mensukseskan pembangunan di Papua dan menghilangkan ancaman krisis pangan di Papua.

Menurut dia, potensi sagu di Provinsi Papua ini sangat besar, sehingga BUMN tidak perlu lagi membuka lahan perkebunan sagu. "Cukup merawat hutan sagu yang telah ada," katanya.

Jadi, Perhutani dan Inhutani cukup membuat pabrik pengolahan sagu. "Perkiraan investasinya tidak besar, tidak sampai Rp50 miliar, karena mesin-mesin sagu kan bukan mesin besar," katanya.

Nantinya, produksi sagu ini akan memperkuat cadangan pangan di Papua, sehingga bisa menghilangkan krisis pangan. Jika produksi berlebih, baru dipasarkan ke Indonesia Barat. Dengan begitu akan memperbaiki sistem distribusi angkutan kapal.

Ancaman Harga Pangan
Sebenarnya, ancaman pada pangan ini sudah disuarakan sejak setahun dalam diskusi panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Sejumlah ekonom yang hadir di sana mengingatkan soal kenaikan harga pangan dunia. Ekonom Amerika Serikat (AS), Nouriel Roubini, mengatakan pesatnya kenaikan harga komoditas bisa menjadi sumber ketidakstabilan, tidak hanya di sektor ekonomi dan keuangan namun juga politik.

Contohnya sudah jelas, yaitu gangguan di sejumlah negara. "Apa yang telah terjadi di Tunisia dan yang tengah berlangsung di Mesir, serta juga di Maroko, Aljazair, dan Pakistan, tidak saja terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan ketimpangan pendapatan dan distribusi kemakmuran, namun juga akibat kenaikan tajam harga pangan dan komoditas lain," kata Roubini.

Profesor dari Universitas New York itu juga mengingatkan bahwa resesi keuangan global pada 2008 lalu tidak saja ditandai dengan jatuhnya harga saham dan bangkrutnya bank investasi Lehman Brothers, namun juga tingginya harga minyak mentah dunia. Pada pertengahan 2008, harga minyak di bursa New York mencapai US$148 per barel.

Situasi itu menyebabkan dampak negatif bagi banyak masyarakat global, baik itu negara maju dan berkembang. "Naiknya harga minyak dan komoditas menyebabkan efek negatif yang signifikan atas tingkat pendapatan dan belanja di AS, Eropa, Jepang, China, dan India. Mereka semua merupakan importir komoditas," kata Roubini. (sj)

© VIVA.co.id

SHARE

BERITA TERKAIT
BERITA TERPOPULER
Kanal Lainnya