Rabu, 30 Juli 2014
07:56 WIB
KPK Dituntut Periksa Banggar Bersama-sama
Pemeriksaan secara bersama-sama tentunya akan meringankan beban KPK.
Like
Pemeriksaan secara bersama-sama tentunya akan meringankan beban KPK dalam menelusuri permainan mafia-mafia anggaran.
Muhammad Firman, Dwifantya Aquina | Minggu, 2 Oktober 2011, 17:38 WIB

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi dituntut untuk memeriksa Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Badan Anggaran DPR RI secara bersama-sama. Upaya ini bertujuan agar KPK dapat mengungkap jelas peran masing-masing dalam kasus suap di Kemenakertrans.

Praktisi hukum Achmad Rifai mengatakan, pemeriksaan secara bersama-sama tentunya akan meringankan beban KPK dalam menelusuri permainan mafia-mafia anggaran ini.

"Saya yakin betul ketika KPK akan memeriksa banggar mereka sudah memiliki bukti awal adanya pelanggaran-pelanggaran di situ, sehingga mereka tidak hanya melakukan proses pemeriksaan sebagai saksi tetapi untuk mengungkap lebih jauh kasus-kasus itu," kata Achmad Rifai dalam acara diskusi LPHSN bertajuk 'Seriuskah KPK Mengungkap Century dan Banggar DPR?' di Cikini, Jakarta, 2 Oktober 2011.

Mantan pengacara pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto ini pun yakin setelah ketiga lembaga itu diperiksa, akan ada tersangka baru.

"Kita bisa melihat misalnya, AM (Ali Mudori) misalnya menyebutkan TL (Tamsil Linrung) sebagai pahlawan yang memiliki jasa besar itu sebenarnya mengakui adanya sesuatu, karena memiliki jasa yang besar maka, ada sesuatu di situ. Karena ada jasa yang besar maka perlu ditelisik," tegasnya.

Rifai menyatakan, kasus ini bisa terungkap salah satunya melalui Dhanarwati, kuasa direksi PT Alam Jaya Papua.

"Mereka yakin bahwa tidak hanya mengeluarkan Rp1,5M tapi ada yang lebih besar di balik itu. Kemudian ini uangnya lari kemana, ini kan bisa dianalisis dengan mudah,” kata Rifai. “Mereka tidak mungkin hanya memberikan kepada Kementrian, lalu juga di banggar. Ini kan bermulanya spekulatif juga, dan ini keluar atau tidak, ada di banggarnya," jelasnya.

Menurut dia, uang miliaran rupiah yang diduga mau diberikan banggar DPR ke Kemenakertrans, jumlahnya lebih besar, karena mereka yang menentukan kebijakan itu.

“KPK harus lebih serius mengungkap kasus suap di Kemenakertrans tersebut,” kata Rifai. “Jadi ini sebagai pintu masuk kasus ini," ungkapnya.

© VIVA.co.id

Berita Terkait
A A A
Kanal Lainnya