Rabu, 20 Agustus 2014
17:43 WIB
TNI Benarkan Bantu Polisi Soal Ahmadiyah
Soal ini, sesuai dengan peran TNI melakukan Operasi Militer Selain Perang.
Laksamana TNI Agus Suhartono salami Iskandar Sitompul
Arfi Bambani Amri, Dedy Priatmojo | Rabu, 16 Maret 2011, 10:57 WIB

VIVAnews - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membenarkan telah membantu Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, bantuan itu diwadahi dalam suatu tim terpadu yang dibentuk oleh Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

“TNI senantiasa siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda)  dan Kepolisian dalam penanganan kerusuhan atau kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk potensi kerusuhan dan kekerasan yang terjadi akibat permasalahan yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)," kata Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul dalam keterangan pers yang didapat VIVAnews.com, Rabu 16 Maret 2011.

Kapuspen TNI menyampaikan di dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu  pertama, menegakkan kedaulatan negara; kedua, mempertahankan keutuhan wilayah dan; ketiga, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.

Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam OMSP, kalau dirinci ada 14 butir tugas, salah satu tugas tersebut adalah membantu tugas Pemda, termasuk membantu mengatasi masalah konflik komunal.

Oleh karena itu, terkait dengan adanya permasalahan berkaitan dengan JAI dan adanya peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang pelarangan kegiatan JAI, TNI di wilayah tersebut membantu Pemda bersama-sama dengan unsur Muspida lainnya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia setempat melakukan sosialisasi peraturan Gubernur tersebut melalui cara-cara persuasif tanpa pemaksaan apalagi yang bersifat intimidasi dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya konflik komunal. (adi)

© VIVA.co.id

SHARE

BERITA TERKAIT
A A A
Kanal Lainnya