- jembatanselatsunda.com
VIVAnews - Pembangunan Jembatan Selat Sunda nantinya dapat menjadi solusi bagi terhambatnya penyeberangan Merak-Bakauheni yang belakangan kerap terjadi.
Namun, yang saat ini diperlukan adalah memperbaiki manajemen pelabuhan melalui proses perawatan dan pemeliharaan kapal serta sarana pendukung di pelabuhan (management docking).
Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan Jembatan Selat Sunda memang merupakan solusi, meski sifatnya jangka panjang. Yang harus dipikirkan dalam waktu dekat adalah solusi jangka pendek dengan mengatur manajemen pelabuhan.
"Jangan solusi jangka panjangnya saja. Solusi jangka menengah dan pendek juga harus ada," kata Hatta di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2011.
Solusi jangka pendek, menurut Hatta, adalah dengan segera mengatur manajemen pelabuhan. "Jangan tidak ada manajemen tentang docking. Kemarin itu, yang terjadi docking-nya serentak, tetapi dari 33 kapal hanya beroperasi 18 kapal," tuturnya.
Sementara itu, untuk jangka menengah, menurut Hatta, kapal-kapal tua harus segera diganti dengan yang baru karena ombak yang cukup tinggi. "ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) harus menyediakan paling tidak 20 kapal baru yang tangguh, sehingga jika ada gelombang tinggi masih bisa jalan," katanya.
Namun, Hatta menambahkan, untuk jangka panjang, diperlukan pengadaan pelabuhan baru. Hal ini dipicu volume perdagangan antarpulau yang semakin meningkat.
Dengan Sumatera-Jawa yang terintegrasi, menurut Hatta, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang. Pada 2009, ada 2,7 juta kendaraan roda empat, sedangkan selama 2010 meningkat menjadi 2,9 juta kendaraan.
Tahun ini, dia menambahkan, peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang di pelabuhan Merak-Bakauheni diperkirakan di atas 10 persen. "Berarti bisa di atas tiga juta kendaraan," ujarnya. (art)
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
