- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Sepeda motor lagi-lagi menjadi gunjingan. Belum lama mereda dituding sebagai penyedot subsidi bahan bakar minyak (BBM) terbesar. Kini, sepeda motor kembali jadi pembicaraan lantaran dituduh jadi biang keladi kemacetan ibukota Jakarta.
Ironisnya, komentar miring itu langsung muncul dari bibir orang nomor satu DKI Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo. Menurut Foke, panggilan akrab Gubernur, pertumbuhan sepeda motor di Jakarta sangat tinggi, bahkan mencapai 900 unit per hari. Tak pelak, kemacetan lalu lintas di Jakarta semakin parah.
Atas dasar itu, pemerintah DKI bersama Dinas Perhubungan dan Kepolisian Daerah Metro Jaya tengah mengkaji berbagai cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta pada jam-jam sibuk. Rencana yang akan diterapkan adalah membatasi sepeda motor pada kawasan tertentu.
Selain itu, pemerintah Jakarta akan menertibkan sepeda motor yang masih banyak melaju di sembarang jalur. "Sepeda motor harus di jalur lambat, bila tidak ada jalur lambat harus ambil jalur paling kiri. Intinya keteraturan," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono kepada VIVAnews, 27 Juli 2010.
Dia memastikan pembatasan sepeda motor pada jalur tertentu akan dilakukan seiring dengan penyediaan angkutan umum yang memadai, serta sterilisasi jalur Busway. Bila itu sudah jalan, menurut Udar, larangan bagi sepeda motor melintas pada kawasan tertentu sudah bisa diterapkan.
Larangan belum dijalankan, tetapi protes sudah berdatangan. Puluhan pembaca VIVAnews menyampaikan kritik pedas terhadap rencana batasan bagi sepeda motor di Jakarta. Kecaman juga datang dari sejumlah komunitas sepeda motor.
"Jangan selalu rakyat kecil jadi korban. Kalangan menengah ke bawah memilih motor karena ekonomis dan cepat untuk mencari nafkah," kata Hadi Witoyo, 30 tahun, pengurus komunitas Honda City Sport Team Jakarta Utara, 27 Juli 2010. Karena itu, Hadi meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Protes juga dilontarkan Rudiansyah, pengurus Kelompok Sepeda Motor Jakarta. Menurut dia, pembatasan justru harus dilakukan terhadap mobil pribadi yang menjadi biang kemacetan Jakarta.
Bagi Rudi, sepeda motor hanya sedikit memakan ruang di jalan raya. Sedangkan mobil memakan banyak ruang. “Bayangkan, mobil sebesar itu hanya ditumpangi satu atau dua orang. Merekalah yang mesti diatur,” katanya.
Tak bisa dipungkiri, bukan hanya di Jakarta, pertumbuhan sepeda motor di Indonesia memang sangat fenomenal. Setiap tahun, penjualan motor rata-rata mencapai 6 juta unit, lebih dari separohnya terjual di Jawa. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) memprediksi tahun ini bakal terjual 6,8 juta unit. Bahkan, pada 2012, penjualan kendaraan bermotor roda dua akan menyentuh 10 juta per tahun.
Menko Hatta Rajasa malah bersyukur dengan pertumbuhan sepeda motor sebanyak itu. "Kita mensyukuri, karena dengan rakyat membeli motor dan mobil, berarti produksi meningkat tajam, itu salah satu sisi efek positifnya," kata Hatta baru-baru ini.
Efek positif 'ikutan' lainnya, perkembangan industri dan perdagangan suku cadang dan asesoris sepeda motor, industri kecil perbengkelan, dan tentunya sumber mata pencaharian, termasuk tukang ojek.
Bahkan, tingginya penjualan sepeda motor menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Tahun ini saja, menurut Hatta, belanja konsumen menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan bakal melebihi target 5,8 persen. "Itu terutama belanja konsumen untuk produk otomotif, sepeda motor serta ritel."
Namun, gara-gara pertumbuhan sepeda motor yang besar, banyak pula yang complain. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dan Kementerian Energi mengeluh sepeda motor telah menghabiskan separoh dari konsumsi BBM subsidi hingga Mei 2010 yang mencapai 15,4 juta kiloliter. Karena itu sempat mencuat wacana larangan bagi sepeda motor memakai premium.
Sekarang, complain datang dari Pemda Jakarta. Gara-gara Jakarta kebanjiran sepeda motor baru 900 unit per hari atau 330 ribu unit per tahun, Pemda DKI menjadi sangat kewalahan. "Pertumbuhan motor tidak sebanding dengan luas jalan," kata Foke.
Sebenarnya, seperti diakui Kepala Dinas Perhubungan DKI, banyak orang membeli sepeda motor akibat masalah angkutan umum belum memadai. Karena itu, Pemda Jakarta menjadikan pengembangan sarana transportasi sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan.
"Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Foke seperti dikutip dari beritajakarta.com, 27 Juli 2010.
Namun, pakar perencanaan kota, Marco Kusumawijaya punya usulan lain soal solusi macet di Jakarta. Pertama, adalah membatasi penggunaan dan kepemilikan mobil. Kedua, menyediakan hunia terjangkau di sepanjang dan sekitar stasiun mass rapid transit yang akan dibangun pemerintah.
Kawasan sekitar tiap stasiun dalam radius 800 meter ditata land-use dan pengembangannya. "Percayalah, hanya bangun infrastruktur tanpa menata land-use dari sekarang hanya akan menumpuk bencana di masa depan."
Ketiga, sederhana namun penting, trotoar untuk pejalan kaki harus dibuat lebih bagus daripada jalan itu sendiri. "Pondasi trotoar harusnya sama dengan pondasi jalan mobil. Sekarang tidak, maka trotoar cepat sekali rusak, bahkan di Menteng sekalipun," kata Marco.
Jadi, tak mudah memang mengatasi kemacetan Jakarta. Membatasi ruang gerak sepeda motor, pemerintah Jakarta terkesan hanya mencari gampangnya saja. Jika memang tetap sulit, mungkin perlu ingat gembar-gembor kampanye Foke saat mencalonkan diri jadi Gubernur DKI, "Serahkan pada Ahlinya."
