Kamis, 23 Oktober 2014
18:00 WIB
PBB Turun Tangan Atasi Kemiskinan NTT
Kesulitan pangan kerap melanda wilayah ini, sedikitnya 2 juta orang merasakan hal ini.
foto ilustrasi kemiskinan
Ita Lismawati F. Malau | Selasa, 15 Juni 2010, 15:11 WIB

VIVANews - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan komitmen untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedikitnya tujuh lembaga PBB menyatakan komitmen tersebut.

Lembaga PBB itu adalah United Nations Development Programme (UNDP), International Labour Organization (ILO), United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Population Fund (UNFPA), International Organization for Migration (IOM), Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Ditambah lembaga World Wildlife Fund (WWF).

Komitmen mereka dinyatakan dalam workshop bertema 'UN Joint Programme' yang berlangsung selama dua hari di Kupang. Selain masalah kemiskinan, PBB siap bermitra dengan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, sistim hukum, lingkungan hidup dan bidang lainnya.

Hal ini disampaikan salah satu perwakilan PBB untuk Indonesia, El Mostafa Ben Lamlih, di Kupang, Selasa 15 Juni 2010.

Lembaga-lembaga di bawah PBB itu akan akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya mengatasi persoalan-persoalan sosial kemasyaratakan, termasuk pemberdayaan perempuan dan anak dan penanggulangan kemiskinan.

“PBB memiliki agenda khusus dan akan bermitra dengan pemerintah daerah menanggulangi masalah-masalah tersebut. Kerjasama ini akan berlangsung lima tahun ke depan dan sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Mostafa.

Sementara Gubernur NTT Frans Leburaya mengatakan, pihaknya merasa senang karena lembaga-lembaga PBB siap bekerjasama untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang melilit lebih dari separuh penduduk NTT.

Sedikitnya 1,7 dari 4,6 juta penduduk NTT dilaporkan hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari 2 juta penduduk mengalami kesulitan pangan pada puncak musim paceklik setiap tahun.

Menurut Leburaya, kemitraan yang dibangun pemerintah dan lembaga-lembaga PBB membuktikan bahwa semua pihak telah menyatakan kepeduliannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Pemerintah mengakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari peran serta PBB dan lembaga terkait."

Anggota DPRD NTT, Antonius Landi mengharapkan kemitraan yang dibangun pemerintah dan PBB tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat miskin sekaligus membantu proses percepatan pembangunan.

“DPRD mendukung langkah kerjasama ini. Pemerintah perlu menyiapkan program yang dapat bersinergi dengan komitmen pembangunan PBB sehingga tidak terkesan saling melangkahi,” ujarnya. (umi)

Laporan: Jemris Fointuna | Kupang

© VIVA.co.id

SHARE

BERITA TERKAIT
BERITA TERPOPULER
Kanal Lainnya