- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Penghapusan three in one dan penerapan sistem road pricing (jalan berbayar) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan pada bidang transportasi masal yang layak, nyaman dan aman seperti subway, MRT dan bus Transjakarta.
Bila nanti ERP benar-benar bisa dilaksakan, restribusi yang diterima pemerintah dapat digunakan untuk membangun dan melengkapi fasilitas transportasi masal.
"Karena untuk membangunan transportasi butuh dana yang besar. Maka dari pendapatan ERP bisa dikelola, ketimbang sistem 3 in 1. Banyak dampak sosialnya dan pemerintah tidak punya pendapatan," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Condro Kirono, Selasa 11 Mei 2010, kepada VIVAnews.
Namun menurut Condro, rencana ini perlu dikaji dan direncanakan dengan matang. Perberlakukan awal jalur yang dipasang ERP harus sudah memiliki transportasi masal seperti bus Transjakarta.
Sementara terkait restribusi yang akan dibebankan kepada pengguna jalan, Polda mengusulkan agar tarif ditentukan dengan tingkat kendaraan di jalan tersebut. Bila volume kendaraan tinggi maka tarif juga tinggi.
"Jika kendaraan sedikit, tarifnya bisa lebih murah. Disesuaikan saja dengan situasi volume kendaraan di jalur tersebut," ujar Condro lagi.
Sejatinya, perubahan sistem lalu lintas ini tujuannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas Ibukota Jakarta yang kian parah dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, agar pemilik kendaraan pribadi mau pindah ke kendaraan umum.
Sekarang ini, pembahasan penerapan road pricing masih berjalan. Berapa jumlah retribusi dan bagaimana sistem penarikannya, termasuk yang dibahas. Selain itu, Rencana Peraturan Pemerintah untuk memayungi kebijakan ini juga masih dimatangkan. (adi)
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
