Dana Kiriman TKI Terus Susut

Pekerja migran Indonesia saat baru pulang dari luar negeri beberapa waktu silam.
Sumber :
  • ANTARA/Ismar Patrizki

SURABAYA POST – Banyaknya kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri membuat transfer dana/remitansi (remitance) susut dari tahun ke tahun.

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Pegawai Kementerian ESDM

Bank Indonesia (BI) Surabaya mengatakan, remitansi TKI di Jatim via perbankan turun 16% dari Rp 2,888 triliun pada 2008 menjadi Rp 2,429 triliun pada 2009. Sementara, secara total sejak tahun 2005 telah anjlok Rp 3,182 triliun.

"Kami ingin mendorong lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) serius menggarap bisnis remitansi, terutama BPD yang provinsinya menjadi basis TKI seperti Jatim. Lebih bagus lagi jika bank juga bersinergi dengan Kantor Pos yang punya jaringan hingga pelosok desa," kata Peneliti Utama Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (BI) Abdul Azis disela seminar di Gedung BI Surabaya, Selasa (27/4).

Menurut data, sejak 2005 tersebut remitansi TKI memang terus turun. Pada 2006, remitansi turun ke angka Rp2,759 triliun dan pada 2007 kembali turun menjadi Rp2,653 triliun. Melihat kondisi ini, BI akan mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan non bank memperlebar bisnis remitansi mereka.

Keberadaan lembaga-lembaga remitansi cukup membantu TKI untuk mengirimkan uangnya ke Indonesia. Sebab, tidak semua bank menjangkau semua wilayah di pelosok tanah air.

"Jadi, remitansi memang tidak harus lewat bank. Ada banyak lembaga lain, seperti Kantor Pos, Perum Pegadaian, atau Western Union yang berdiri sendiri," ujar Aziz.

Untuk tahun ini, penurunan signifikan terjadi di beberapa kabupaten di Jatim dalam hal remitansi. Diantaranya,  Kabupaten Blitar turun Rp232 miliar, Jombang turun Rp143 miliar, dan Malang yang mengalami penurunan Rp77 miliar.

Sementara di sejumlah daerah lain justru mengalami kenaikan meskipun belum setara dengan penurunan yang terjadi. Daerah yang mengalami kenaikan terbesar adalah Gresik sebesar Rp105 miliar, Pamekasan naik Rp100 miliar dan Sidoarjo sekitar Rp39 miliar.

Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, pada tahun 2009, ada sekitar 14.825 warga Jatim yang menjadi TKI melalui jalur formal. Sedangkan 35.728 lainnya berangkat bekerja keluar negeri melalui jalur informal.

Kebanyakan dari TKI asal Jatim ini bekerja di sektor perkebunan, elektronik, dan konstruksi. Komposisinya, 70% di sektor informal dan 30% sektor formal.

Kepala Unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UP3 TKI) Disnakertransduk Jatim Hariyadi Budihardjo mengatakan, permintaan TKI dari luar negeri sebenarnya tak pernah surut.

“Memang sempat terhenti dan ada pemulangan ketika krisis keuangan. Tapi, permintaan selanjutnya dari negara lain tetap jalan. Permintaan terbesar masih dari Hongkong, Taiwan dan Malaysia,” katanya. (umi)
 
Laporan: Denny Sagita

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi

Sindir Heru Budi, Ketua DPRD: Siapapun Pj Gubernurnya Kalau Gak Radikal Ya Jakarta Tetap Banjir

Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti persoalan banjir di Jakarta. Padahal, Jakarta punya anggaran untuk mengatasi banjir.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024