VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah terus mengupayakan terwujudnya Single Identitiy Number dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ditargetkan, NIK selesai pada pada Desember 2011.
Namun Pemerintah masih membutuhkan sejumlah dana. "Karena harus dimulai verifikasi data dari kelurahan hingga tingkat nasional, perlu pembiayaan," kata Gamawan usai rapat NIK di Istana Wapres, Jakarta, 27 Januari 2009.
Dana itu juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dan penggandaan data kependudukan. Pemerintah mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang disertai chip elektronik yang juga berisi data sidik jari.
"Kalau diselesaikan dalam dua tahun, butuh dana Rp 6 triliun," ujar Gamawan. "Namun ini baru perkiraan dan belum diputuskan," lanjut birokrat tulen yang juga mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Pemerintah kemudian membentuk tim berisi 15 orang yang terdiri dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga BPPT. Tim ini akan diketuai Irman, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
"Ini tim kecil yang mengkaji bagaimana langkah efisien untuk membahas grand design. Namun juga sekaligus (membahas) pembiayaan. Targetnya minggu depan akan dipresentasikan lagi oleh tim dan akan diputuskan," ucap Gamawan.
Untuk NIK, kata Gamawan, Pemerintah tetap membuat target selesai sebelum Desember 2011. "Namun untuk E-KTP bisa mundur sampai 2012 hingga 2013," tuturnya.
Kemenkominfo Gelar Kegiatan Chip In "Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya"
Kemenkominfo menyelenggarakan kegiatan chip in Literasi Digital dengan mengusung tema “Menjadi Warga Digital yang Cakap, Beretika dan Berdaya”.
