VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia (ASPIPIN) menyatakan penolakannya terhadap rekomendasi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor tepung terigu dari Turki.
Demikian disampaikan Ketua Umum Aspirin Boediyanto dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu 13 Januari 2010.
Pernyataan Boediyanto itu terkait laporan akhir penyelidikan antidumping terhadap impor terigu yang berasal dari Australia, Turki, dan Sri Lanka yang dikeluarkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
Boediyanto mengatakan, KADI dalam penyelidikannya tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita industri dalam negeri yang mewakili lebih dari 50 persen total produksi dalam negeri untuk barang sejenis yang diselidiki. “KADI tidak menyertakan data kerugian Bogasari dan produsen lokal lainnya," ujar dia dalam keterangan yang diterima VIVAnews.
Kenyataannya, menurut Boediyanto, secara umum berdasarkan Laporan Akhir KADI pertumbuhan industri domestik justru relatif stabil. Terlebih lagi, di dalam analisis kausalitas antara dumping dan kerugian, KADI sama sekali tidak menguji keberadaan Bogasari sebagai produsen yang dominan dengan penguasaan pasar mencapai 70 persen, di mana KADI sendiri mengakui bahwa justru
Bogasari sama sekali tidak mengalami kerugian.
"KADI seharusnya mengkaji lebih mendalam apakah memang benar persaingan antara impor dari Turki dan petisioner yg menyebabkan kerugian," katanya. "Volume impor tepung Turki hanya 4 persen dari total konsumsi terigu nasional."
hadi.suprapto@vivanews.com
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
