VIVAnews - Pemerintah sudah lama berusaha mengatasi banjir yang terjadi di Samarinda. Tetapi dari proyek pembangunan Polder Vorvo belum terlihat hasilnya sejauh mana efektifnya pembangunan polder tersebut. Karena debit air yang masuk ke polder tersebut sangat banyak dibanding jumlah kapasitas polder itu sendiri.
Sebenarnya usaha pemerintah kota untuk membangun polder seperti di vorvo, kemudian air hitam, antasari gang Indra, adalah usaha pemerintah mengatasi banjir yang selalu menggenangi jalan-jalan ataupun pemukiman warga.
Setiap kali hujan deras dengan durasi sekitar lebih dari satu jam saja ada beberapa daerah sudah digenangin oleh air. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya fungsi dari polder itu sendiri belum efektif.
Mengingat kembali sebenarnya proyek-proyek pembangunan polder di Samarinda yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Karena dari pemkot dan pemprov sendiri memiliki keinginan besar menangani masalah yang sudah sering terjadi saat musim hujan tiba. Keinginan pemerintah untuk menangani masalah ini dengan menggelontorkan dana hingga 40 miliar rupiah dari pemprov, yang katanya pembangunan itu dikaji dulu sebelum benar-benar dibangun.
Dengan topografi Samarinda yang berada dibawah permukaan, 30 persen, sungai menjadikan alasan kenapa sering terjadinya banjir di Samarinda. Meskipun sebenarnya topografi bukan masalah satu-satunya penyebab banjir di Samarinda.
Banyaknya faktor-faktor seperti alih fungsi lahan resapan air dan drainase merupakan hal yang paling mencolok dari problematika banjir di Samarinda sendiri.
Samarinda yang telah dibuat sejak awal menurut saya sungguh tidak siap sama sekali menghadapi sebuah perubahan besar. Pembangunan pada waktu dulu tidak dipersiapkan untuk perubahan 50-100 tahun sesudahnya.
Terlihat dari drainase yang ada, kurang sekali terutama pada daerah-daerah yang jauh dari aliran sungai. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang daerah posisinya dekat bisa juga terkena banjir. Karena drainase yang ada, ataupun yang dibuat pemerintah tidak cukup sesuai untuk saat sekarang ketika penduduk sudah semakin banyak, pemukiman sudah semakin padat, dan parit-paritpun diatasnya sudah dijadikan tempat usaha, dengan menutup menggunakan papan.
Alih fungsi lahan sungguh luar biasa, karena yang terjadi disini sungguh sangat tidak bisa dipungkiri terjadi ketidakseimbangan daerah resapan air. Seperti pembangunan ruko-ruko, perumahan, yang sedianya itu merupakan bukit atau daerah resapan air kini berganti menjadi bangunan yang berdiri tegak dengan segala ijin sah yang dikantongi dari pemerintah.
Sebenarnya investasi tidak apa, tetapi kita harus sadar akan kemampuan sebuah kota untuk bertahan seperti pada awalnya direncanakan. Jika tidak akan seperti sekarang, tidak ada keseimbangan antara pembangunan dan prasarana yang ada seperti drainase-saluran air- yang tersedia sebelumnya.
Dari itu semua yang perlu dibenahi ialah pemerintah harus berani melakukan perbaikan-perbaikan drainase utama, kemudian perlu mengontrol pembangunan disekitar yang terjadi. Contohnya saja sempat terjadi aksi warga jalan Banggeris yang sempat keberatan akan adanya perumahan mewah, Bukit Mediteranian, yang dibangun disitu.
Daerah itu merupakan bukit yang merupakan resapan air, yang notabene lebih tinggi daripada Jalan Banggeris sendiri. Dan sempat menyebabkan banjir yang disertai lumpur dari proyek beberapa bulan lalu dan kemudian rencananya akan diberikan kompensasi oleh pihak kontraktor kepada masyarakat sekitar tetapi sampai saat ini belum ada kejelasannya.
Memang mudah membangun tanpa memikirkan dampak lingkungan yang terjadi nantinya. Padahal proyek pembangunan perumahan elite itu belum sepenuhnya selesai semua. Bagaimana kalau selesai semua? Daerah yang lebih rendah dari sekitarnya yang akan mengalami dampaknya.
Tetapi tidak hanya pihak kontraktor saja, pemerintah harus peka karena pada daerah yang dilewati aliran air dari perumahan tersebut, tidak terawat drainasenya, dangkal karena ada penumpukan lumpur.
Air hanya ditampung dan kemudian disalurkan secara perlahan hanyalah merupakan salah satu cara untuk mengatasinya, walaupun tidak sepenuhnya bergantung dari polder air.
Masih banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menanggapi kemudian bergerak untuk mengatasi banjir yang acap kali terjadi dimusim hujan.
Mobil Baru Hyundai Rp130 Jutaan Sudah Bisa Dipesan di Diler
Hyundai Motor India baru saja meluncurkan Hyundai Grand i10 NIOS Corporate Edition dengan harga yang terjangkau, yaitu 693 ribu rupee atau setara Rp133 jutaan. Mobil ini
